Sidoarjo, MN Cakrawala– Ratusan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo yang tergabung dalam PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Mengepung Pendopo Kabupaten dengan sejumlah tuntutan,Selasa (20/06/23).
Sepertinya aksi itu sudah beredar lama, dan tertuang dalam surat bernomor 000/08/PPDI/Sda/lI1/2022. “Kami mohon semua Perangkat Desa se Kabupaten ikut hadir,” demikian bunyi undangan yang diteken Dian Sudariyanto (Ketua) dan Purwo Adijatmiko (Sekretaris) PPDI.
aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB itu, mengusung dua tuntutan. Pertama, soal Siltap (Penghasilan Tetap). Para Kades menuntut Siltap Kepala Desa sebesar Rp.5.000.000,- perbulan. Sedangkan Siltap Sekretaris Desa sesbesar Rp 3.500.000,- perbulan. Dan Siltap Perangkat Desa Kasi, Kaur dan Kasun sebesar Rp 3.000.000,- perbulan. Kedua, tuntutan soal Tunjangan Purna Tugas Perangkat Desa. Mereka minta sebesar 50.000.000,. Tidak 20 juta seperti sekarang ini.
Tuntutan Kades ini sudah pernah mencuat dalam Pilkada Sidoarjo. Pasangan Gus Muhdlor-Subandi misalnya, yang kini menjadi Bupati dan Wakil Bupati sudah berjanji untuk menaikkan Siltap tersebut.
Saat itu, untuk mendukung kinerja para kepala desa dan perangkat desa, pasangan ini akan menaikkan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa. Kini, sesuai Perbup Sidoarjo No.77/2018 yang diubah melalui Perbup Sidaorjo No.18/2019 dan Perbup Sidoarjo No. 83/2019 disebutkan penghasilan tetap Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dipatok Rp 3,65 juta per bulan. Sedangkan Sekretaris Desa sebesar Rp 2,555 juta per bulan dan Perangkat Desa sebesar Rp 2,19 juta per bulan.
“Nantinya jika terpilih, Subandi akan mengalokasikan kenaikan pendapatan Kepala Desa setidaknya menjadi Rp 5 juta perbulan dan perangkat desa setidaknya setara Upah Mimimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo yang tahun 2020 ini mencapai Rp 4,193 juta perbulan,” ungkap salah seorang demonstran(Sekdes) yang dapat dihimpun awak media.
“Kami kecewa, karena Pak Bupati tidak ada di lokasi. Kami hanya ingin menagih janji, dan sudah dilakukan perhitungan (anggaran) yang akan kami sampaikan ke Pak Bupati. Apa yang disampaikan Asisten I, kita tinggal mengamini. Terutama terkait dengan tunjangan purna bhakti (purna tugas),” demikian Dian Sudariyanto, Ketua PPDI Kabupaten Sidoarjo dalam orasinya.
Peserta aksi PPDI, memang, tidak bisa bertemu dengan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. Ini lantaran Gus Muhdlor ada tugas ke Jakarta. Meski begitu, mereka bisa bertemu dengan Asisten I, Perwakilan Dandim, Kadis PMD dan Sekda Sidoarjo, Andjar Soerjadiyanto SSos. (Ubaid)