Jakarta,Cakrawala-Hari ini kita menghadapi kenyataan pahit: transportasi publik di Indonesia hancur secara sistematis. Di kota-kota, angkot tinggal nama. Di desa-desa, masyarakat menggantungkan hidup pada ojek, pick-up, bahkan truk barang. Negara ke mana?
Jangan heran kalau ojek online tumbuh pesat. Mereka hadir bukan karena sistem kita hebat, tapi karena sistem kita gagal. Gagal menyediakan moda yang layak, gagal membina operator lokal, gagal menjaga penghidupan para pengemudi angkutan konvensional.
Padahal, transportasi bukan sekadar alat pindah dari titik A ke B. Ia adalah urat nadi pembangunan. Tanpa akses yang adil dan aman untuk bergerak, rakyat tidak bisa bekerja, sekolah, berobat, apalagi berkembang.
Cukup sudah rakyat dibebani pilihan-pilihan tak layak. Sudah waktunya negara hadir penuh. Membenahi angkutan umum bukan soal teknis, tapi soal keadilan dan keberpihakan.
Apa yang harus dilakukan pemerintah?
* Bangun sistem transportasi publik yang terintegrasi dan inklusif dari kota sampai desa.
* Hidupkan kembali rute-rute angkutan perintis dan pedesaan dengan subsidi yang tepat sasaran.
* Libatkan pengemudi lama yang terpinggirkan, beri pelatihan dan jaminan kerja yang manusiawi.
* Pastikan kebijakan tidak hanya pro-aplikasi, tapi pro-rakyat dan pro-pelayanan publik.
* Jadikan transportasi publik sebagai bagian dari hak dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor informal dan membiarkan rakyat berjuang sendiri di jalan. Ini bukan masa transisi lagi. Ini darurat sistemik.
Membenahi angkutan umum adalah tugas politik. Ia adalah cermin keberpihakan. Jika negara tak sanggup menjalankan ini, maka negara sedang meninggalkan rakyatnya.
Sumber : Oleh Muhammad Akbar, Pemerhati Transportasi dan Kebijakan Publik.
Pewarta : Efialdi
