Jakarta,Cakrawala-Indonesia sering membanggakan diri sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi, faktanya, cara kita mengelola transportasi justru lebih mirip negara daratan! Sungai, danau, dan penyeberangan yang menjadi urat nadi mobilitas rakyat di pelosok negeri justru dianaktirikan dan diabaikan.
Kita punya:
✅ 840 danau seluas 7.103 km²
✅ 70.000 aliran sungai
✅ 357 lintas penyeberangan dengan ratusan kapal
Namun, apa yang terjadi? Pengelolaan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan tetap menjadi “anak tiri” yang berpindah-pindah antara Direktorat Perhubungan Darat dan Direktorat Perhubungan Laut, tanpa anggaran khusus, tanpa perhatian serius. Hasilnya? Transportasi di Danau Toba memang dibenahi—tetapi bagaimana dengan Sungai Musi, Sungai Kapuas, Sungai Batanghari? Bagaimana nasib pulau-pulau kecil seperti Enggano dan gugusan pulau di Pangkep yang seolah dilupakan?
Kita terlalu sibuk membangun jalan raya dan menghubungkan kota-kota besar, tapi lupa bahwa masih jutaan warga di pelosok nusantara bergantung pada angkutan sungai dan danau yang sudah usang, tua, dan tak layak. Limpahan logistik yang seharusnya bisa dialihkan ke sungai justru terus memadati jalan raya, menyebabkan kerusakan jalan dan menambah beban subsidi BBM.
Yang lebih parah, keselamatan dikorbankan demi efisiensi. Jangan sampai tragedi KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali menjadi kisah yang berulang-ulang karena kita abai memperkuat aspek keselamatan dengan alasan “hemat anggaran”.
Sudah saatnya pemerintah sadar:
➡️ Indonesia bukan negara kontinental!
➡️ Transportasi perairan bukan sekadar pelengkap, tapi kebutuhan vital!
➡️ Harus ada Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan agar ada fokus, anggaran memadai, dan keberpihakan nyata pada moda transportasi yang sesuai karakter geografi Indonesia.
Pembenahan Danau Toba adalah bukti bahwa kita bisa—tinggal kemauan politik yang harus digerakkan. Negara ini tidak akan maju hanya dengan membangun jalan dan tol. Kita butuh menghidupkan kembali urat nadi transportasi perairan agar rakyat di pedalaman, di pinggiran, di kepulauan tidak terus menjadi warga negara kelas dua.
Indonesia negara kepulauan, bukan negara daratan. Mari bangun transportasi perairan dengan sungguh-sungguh.(Ef)
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat
