Jakarta,Cakrawala-Jakarta memasuki babak penting dalam sejarah mobilitasnya. Di tengah kemacetan yang makin akut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) sebagai upaya mengubah arah pembangunan kota: dari kota kendaraan menuju kota yang manusiawi.
ERP bukan sekadar teknologi atau pungutan. Ini adalah wujud keberanian politik untuk mengembalikan ruang jalan kepada pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan kelompok masyarakat yang selama ini tersisih oleh dominasi kendaraan pribadi.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyambut positif langkah ini, dan mendorong agar kebijakan ERP diterapkan secara berbasis kawasan, bukan koridor semata, agar tidak hanya memindahkan beban lalu lintas ke jalan lain. Integrasi dengan teknologi lain seperti Intelligent Traffic Control System (ITCS) dan ETLE juga menjadi kunci sukses pelaksanaan tahap awal.
Pemilihan teknologi ERP juga harus dilakukan secara hati-hati oleh lembaga otoritatif seperti Kemenhub atau Kominfo, guna menjamin transparansi, keberlanjutan, dan akuntabilitas jangka panjang. ERP adalah kebijakan lintas rezim. Maka sejak awal, ia harus disiapkan dengan dasar teknis, hukum, dan etis yang kuat.
MTI mengingatkan, sebagaimana New York pernah alami, ERP bukan hanya isu teknis—tapi juga politik. Maka komunikasi publik harus berbasis data dan dilakukan secara jujur, agar kebijakan ini tidak tersandera oleh kepentingan jangka pendek.
ERP adalah warisan, bukan sekadar proyek. Dan keberhasilan Jakarta akan menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Kalau semua menunggu nyaman dulu, kita tidak akan pernah berubah.”
– Sutiyoso, perintis TransJakarta
MTI percaya, sekarang adalah waktunya Jakarta menata bukan hanya lalu lintas, tapi masa depan.(Ef)
Humas MTI Pusat
Adjat Wiratma_
