Jakarta,Cakrawala-Persaingan bisnis transportasi daring di Indonesia terus memanas. Namun di balik kemudahan layanan yang dinikmati masyarakat, kesejahteraan pengemudi justru kerap terpinggirkan. Potongan biaya tinggi, sistem insentif yang berubah-ubah, hingga minimnya perlindungan sosial menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan.
Di tengah situasi itu, muncul gagasan agar negara hadir melalui aplikasi milik pemerintah sendiri. Dengan begitu, keuntungan yang selama ini mengalir ke perusahaan swasta dapat dikembalikan untuk kesejahteraan pengemudi. Potongan komisi bisa diatur lebih manusiawi, sementara perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan kepastian penghasilan dapat dijamin lewat regulasi yang jelas.
Djoko Setijowarno, Akademisi Transportasi, menilai inisiatif negara membuat aplikasi transportasi daring bukanlah langkah mundur, melainkan strategi untuk memastikan keadilan ekonomi. “Jika negara bisa menyediakan jalan tol dan listrik untuk rakyat, maka menyediakan platform transportasi daring yang berpihak pada pengemudi juga sangat mungkin dilakukan,” ujarnya.
Gagasan ini tentu membutuhkan keberanian politik, dukungan regulasi, serta transparansi pengelolaan. Namun satu hal yang pasti: aplikasi milik negara berpotensi menjadi jalan baru untuk menciptakan kesejahteraan pengemudi, sekaligus memastikan transportasi yang berkeadilan bagi masyarakat.(Ef)
