Medianasionalcakrawala.com, OKI — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama dengan seluruh Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Griya Agung Palembang, Jum’at (12/9/2025). Penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data yang akurat dan mutakhir.
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, dalam sambutannya menekankan pentingnya kebijakan berbasis data statistik yang akurat. Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan BPS agar setiap program pembangunan tidak meleset dari sasaran. “Kami ingin kebijakan di Sumsel selalu berbasis data. Dengan pusat data, informasi bisa lebih cepat diperbarui, sehingga keputusan pemerintah akan lebih tepat,” ujar Herman Deru.
Lebih lanjut, Gubernur Herman Deru menyoroti kondisi geografis Sumsel yang beragam—dari dataran rendah hingga pegunungan—sehingga pendekatan pembangunan tidak bisa disamaratakan. “Sumsel memiliki kondisi geografis yang tidak seragam. Karena itu, kami perlu masukan strategis dari BPS agar pembangunan tepat sasaran,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah amanat Presiden yang harus dijalankan dengan teliti. Ia menekankan bahwa data mikro dan makro menjadi dasar penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan pengendalian inflasi. “Data tunggal ini berbasis by name by address, sehingga jumlahnya sesuai dengan penduduk. Pemda berperan penting dalam menyediakan data awal untuk kemudian diverifikasi secara berkala,” papar Amalia.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar, menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan teknis berupa pelatihan, pendampingan verifikasi data, serta pemanfaatan teknologi survei terkini. Ia menegaskan bahwa kualitas data akan menentukan efektivitas kebijakan publik dan pengalokasian anggaran. “Tanpa data akurat, kebijakan berpotensi salah sasaran,” katanya.
Acara penandatanganan ini ditutup dengan komitmen bersama bahwa MoU tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan awal budaya baru pemerintahan berbasis data di OKI dan seluruh Kabupaten/Kota di Sumsel lainnya bersama BPS.
Reporter : Eyik
