Pekanbaru,Cakrawala-Ribuan masyarakat Riau yang terdampak penerbitan kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) meledak dengan kemarahan saat menggelar aksi besar-besaran di depan Kejaksaan Tinggi Riau, Kamis (20/11/2025).
Di bawah panji Koalisi Masyarakat untuk Marwah Riau (KOMMARI), massa menuding pemerintah dan Satgas PKH telah menjalankan operasi penertiban yang cacat prosedur, tertutup, dan merampas hak rakyat.
Sekretaris Jenderal KOMMARI, Abdul Aziz, menegaskan bahwa keresahan ini bukan lagi sekadar protes — tetapi akumulasi kemarahan atas ketidakadilan yang dibiarkan bertahun-tahun.
1. “Tunjukkan Bukti Pengukuhan Hutan! Jangan Berlindung di Balik Kebijakan Abu-Abu!”
Massa mendesak Satgas PKH membuka seluruh dokumen pengukuhan kawasan hutan — dari SK 173/1986 sampai SK 903/2016.
Tidak dibuka = Satgas PKH dianggap beroperasi secara ilegal.
“Selama kalian menyembunyikan dokumen itu, seluruh tindakan kalian hanya kedok penertiban yang merugikan masyarakat,” tegas Aziz.
2. “Hentikan Semua Aktivitas Satgas PKH dan Agrinas Kalau Tak Bisa Buktikan Legalitas!”
KOMMARI menegaskan: tanpa dokumen yang sah, maka seluruh operasi Satgas PKH dan PT Agrinas Palma Nusantara harus dihentikan.
Tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada KSO, tidak boleh ada kebun jalan — semua harus stop.
3. “Agrinas Harus Buka Berapa Banyak Lahan yang Mereka Kuasai dan Berapa Uang yang Mereka Dapat!”
Desakan massa pada PT Agrinas makin keras.
KOMMARI meminta transparansi total: luas lahan sitaan, lahan yang digarap lewat KSO, dan pendapatan dari kebun-kebun yang selama ini mereka kelola diam-diam.
“Ini aset negara, bukan ladang bisnis gelap,” seru massa.
4. “Jalankan Putusan MK 35/2012! Jangan Rampas Tanah Ulayat!”
Aziz menegaskan tanah ulayat tidak boleh diperlakukan sebagai kawasan hutan negara seenaknya.
Putusan MK 35 itu final dan mengikat, tapi pemerintah dinilai seperti pura-pura tidak tahu.
5. “Tarik Semua Aparat Bersenjata! Rakyat Bukan Musuh Negara!”
Tuntutan terakhir adalah yang paling keras:
stop mengerahkan aparat bersenjata dalam konflik lahan.
Masyarakat menilai negara semakin brutal dan salah sasaran—
yang dilindungi korporasi, yang ditekan rakyat sendiri.
Aziz menegaskan aksi besar ini bukan gertakan:
“Ini suara rakyat Riau. Kami menolak hukum dipakai sebagai pentungan untuk menekan masyarakat. Negara harus berhenti bermain di belakang meja, dan hadapilah kenyataan: rakyat sudah muak.(Ef)
