Saat ini terdapat 24 lintasan perintis yang beroperasi di seluruh Maluku Utara dengan dukungan 11 kapal. Pelayanan ini disubsidi oleh BPTD Maluku Utara, Papua Barat, Maluku, serta Sulawesi Tengah. Selain itu, terdapat lima lintasan komersial yang dilayani PT ASDP Ferry Indonesia sebagai bagian dari transportasi utama yang digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Keberadaan lintasan komersial dan perintis menjadi kombinasi penting dalam mendukung aksesibilitas wilayah kepulauan.
Meskipun demikian, sejumlah persoalan masih menghambat optimalisasi layanan penyeberangan perintis di daerah tersebut. Tiga kapal—KM Tarusi, KM Dolosi, dan KM Bawal—yang dibangun untuk Maluku Utara justru tidak beroperasi di provinsi ini. Kekurangan armada menyebabkan satu kapal harus melayani banyak lintasan secara bergantian. Selain itu, sejumlah dermaga yang dikelola pemerintah daerah masih berada dalam kondisi rusak dan belum memenuhi standar sandar kapal, sehingga menghambat kelancaran operasi penyeberangan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendorong pemerintah daerah menerapkan ketentuan dalam Permenhub 66/2019 mengenai perhitungan tarif agar layanan perintis dapat berkembang menjadi layanan komersial secara bertahap. Pemerintah daerah juga diimbau memaksimalkan penggunaan APBN maupun DAK untuk perbaikan sarana pelabuhan penyeberangan guna memperkuat konektivitas regional dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa penguatan layanan perintis akan berdampak langsung pada efisiensi rantai pasok dan peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan. (Ef/Red.)
