BONDOWOSO,Cakrawala-Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso menerima kunjungan kerja Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan pembahasan rencana kerja sama pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan Base Camp pelatihan Brimob Jawa Timur, Selasa (23/12).
Rencana lokasi kerja sama berada di petak 38a yang termasuk dalam wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bungatan, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Panarukan, wilayah kerja KPH Bondowoso. Kawasan tersebut dinilai strategis dan representatif untuk mendukung kegiatan pelatihan dan pembinaan personel Brimob Polda Jawa Timur, dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian hutan dan keberlanjutan lingkungan.
Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur AKBP Rochmat Slamet, yang didampingi oleh Kepala Satuan (Kasat) Polairud Polres Situbondo. Dalam pertemuan tersebut, AKBP Rochmat Slamet menyampaikan komitmen Polri, khususnya Brimob Polda Jawa Timur, untuk menjaga kelestarian kawasan hutan yang akan dimanfaatkan. Ia menegaskan bahwa rencana pemanfaatan lahan tidak akan mengurangi potensi sumber daya hutan maupun menebang pohon produktif yang ada.
“Kami memastikan bahwa rencana kerja sama ini tidak akan berdampak negatif terhadap ekosistem hutan. Justru kami berkomitmen untuk proaktif dalam kegiatan reboisasi dan penghijauan sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan,” ujar AKBP Rochmat Slamet. Ia juga menambahkan bahwa keberadaan Base Camp pelatihan di kawasan hutan diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan, ketangguhan, serta kepedulian personel Brimob terhadap lingkungan hidup.
Sementara itu, Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif kerja sama dari Brimob Polda Jawa Timur. Menurutnya, Perhutani pada prinsipnya mendukung sinergi lintas sektor sepanjang pemanfaatan kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan aspek kelestarian hutan.
“Perhutani terbuka terhadap rencana kerja sama pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan strategis negara, termasuk mendukung tugas dan fungsi Polri. Namun demikian, seluruh proses akan melalui kajian teknis, administratif, dan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi ekologi, sosial, maupun ekonomi hutan,” jelas Misbakhul Munir.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kerja sama tersebut nantinya juga diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar hutan, baik melalui peningkatan keamanan kawasan, keterlibatan dalam kegiatan reboisasi, maupun dampak ekonomi tidak langsung dari aktivitas pelatihan yang dilaksanakan.
Kegiatan kunjungan kerja ini diakhiri dengan diskusi teknis terkait batas lokasi, mekanisme kerja sama, serta rencana tindak lanjut berupa survei lapangan dan penyusunan dokumen pendukung. Kedua belah pihak sepakat untuk terus melakukan koordinasi intensif guna mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, berkelanjutan, dan tetap menjaga kelestarian hutan sebagai aset negara yang harus dilindungi bersama. . (Kom-PHT/Bdw/Mam)
