Pekanbaru,Cakrawala – Sejumlah program dan janji kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru kini mulai menuai sorotan publik. Di tengah upaya penanganan stunting yang bahkan didorong menggandeng bantuan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), beberapa janji lain pemerintah kota justru belum menunjukkan realisasi hingga kini.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, sebelumnya meminta camat dan lurah memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang mengalami stunting di wilayah masing-masing. Pemerintah kota bahkan mendorong pelaku usaha agar ikut terlibat dalam program intervensi gizi melalui CSR.
Langkah tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, penanganan stunting yang disebut sebagai prioritas kemanusiaan justru diarahkan menggandeng bantuan pihak swasta.
Di sisi lain, pemerintah kota juga sempat memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Pekanbaru pada tahun 2025.
Sekitar 9.000 ASN disebut akan menerima TPP dengan nilai anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, sebelumnya menyebut besaran TPP tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Masih sama, sama seperti tahun lalu, sekitar 200-an lah,” ujarnya pada September 2025.
Namun hingga 9 Maret 2026, realisasi pembayaran TPP yang dijanjikan tersebut belum juga sepenuhnya terealisasi.
Selain itu, publik juga masih menunggu realisasi janji pemerintah kota terkait pemberian smartphone kepada setiap ketua RT di Pekanbaru. Program tersebut sebelumnya disebut sebagai bagian dari upaya digitalisasi pelayanan dan memperkuat sistem pelaporan di tingkat lingkungan.
Namun hingga kini, rencana tersebut belum terlihat implementasinya secara luas.
Sementara itu, Agung Nugroho menegaskan bahwa pemerintah kota menargetkan Pekanbaru mencapai kondisi zero stunting sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi masa depan yang lebih sehat.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai berbagai program dan janji yang belum terealisasi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi kebijakan dan prioritas anggaran pemerintah kota.
Di tengah tekanan fiskal daerah dan pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat, masyarakat kini menanti kepastian realisasi berbagai program yang telah diumumkan pemerintah kota, bukan sekadar target atau rencana di atas kertas.(Ef)
