JAKARTA,MN Cakrawala– Inovasi pembiayaan dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan transportasi publik sekaligus memperluas akses mobilitas masyarakat di berbagai daerah.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai pembangunan angkutan umum masa depan tidak cukup hanya mengandalkan pengadaan armada dan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah membutuhkan terobosan skema pembiayaan, termasuk sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga investasi nasional.
Djoko menyoroti rencana keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Pemprov DKI Jakarta dalam pendanaan pengembangan jaringan LRT Jakarta. Rencana tersebut antara lain mencakup sejumlah koridor yang menghubungkan kawasan strategis, termasuk Manggarai–Dukuh Atas, Kelapa Gading–JIS, hingga Velodrome–Stasiun Whoosh Halim.
Ia menilai pola pembiayaan semacam itu dapat menjadi alternatif ketika pembangunan infrastruktur transportasi tidak memungkinkan sepenuhnya dibebankan kepada APBD.
Dengan masuknya sumber pembiayaan non-APBD, menurut Djoko, ruang fiskal pemerintah daerah dapat tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, serta subsidi layanan angkutan umum.
Lebih jauh, Djoko melihat pembangunan transportasi Jakarta tidak lagi dapat dipandang sebatas kepentingan administratif ibu kota. Integrasi LRT dengan berbagai simpul transportasi, seperti Stasiun Manggarai, Kereta Cepat Whoosh di Halim, maupun kawasan Jakarta International Stadium (JIS), menjadi bagian dari kebutuhan konektivitas kawasan aglomerasi Jabodetabek.
Di sisi lain, keterlibatan lembaga investasi juga dinilai dapat mendorong pengelolaan transportasi yang lebih berorientasi pada keberlanjutan finansial.
Optimalisasi kawasan di sekitar stasiun melalui konsep Transit-Oriented Development (TOD) serta pemanfaatan naming rights dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan non-tiket atau non-farebox. Pendapatan tersebut diharapkan dapat membantu menopang biaya operasional transportasi publik secara berkelanjutan.
Pemerataan Transportasi
Djoko menegaskan, keberhasilan pengembangan transportasi publik di Jakarta semestinya tidak berhenti sebagai proyek di kota besar, tetapi menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya.
Ia menyoroti masih terbatasnya pemerintah daerah yang telah memiliki sistem transportasi umum modern. Dari 552 pemerintah daerah di Indonesia, disebut baru sekitar 46 daerah atau sekitar 8 persen yang telah memiliki transportasi umum modern.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan transportasi publik masih menjadi tantangan besar di banyak daerah.
Padahal, menurut Djoko, transportasi umum yang memadai memiliki dampak luas terhadap perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakat.
Dari sisi ekonomi, keberadaan angkutan umum dapat menekan biaya mobilitas masyarakat, memperlancar akses menuju pusat perdagangan, kawasan industri, pasar, hingga destinasi wisata. Infrastruktur transportasi yang terkoneksi juga dapat memperkuat pergerakan komoditas dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Sementara dari sisi sosial, transportasi publik memberikan akses mobilitas yang lebih aman dan terjangkau bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelajar, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, serta penyandang disabilitas.
Transportasi publik juga dapat memperpendek kesenjangan akses antara wilayah pinggiran dengan pusat kota, terutama terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Transportasi sebagai Instrumen Pemerataan
Djoko juga menekankan pentingnya pembangunan konektivitas di luar Jakarta. Integrasi jalan, jalur kereta api, pelabuhan, serta berbagai moda transportasi lainnya dinilai berperan penting dalam menekan biaya logistik dan mengurangi disparitas harga antarwilayah.
Bagi wilayah Tertinggal, Terdepan, Terpencil, dan Perbatasan (3TP), ia berpandangan bahwa layanan angkutan perintis tidak semestinya semata-mata dihitung berdasarkan keuntungan ekonomi jangka pendek.
Angkutan perintis, baik darat, laut maupun udara, menurutnya merupakan bagian dari kehadiran negara dalam menjamin akses mobilitas masyarakat di wilayah yang secara komersial belum menarik bagi operator.
Konektivitas yang baik juga dapat menjadi pemicu munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa, melalui optimalisasi komoditas lokal, pengembangan kawasan industri, hingga peningkatan aktivitas pariwisata.
Namun, Djoko mengingatkan bahwa pembangunan fisik saja tidak cukup.
Konektivitas harus diikuti integrasi antarmoda, kepastian jadwal layanan, pengawasan keselamatan, penegakan regulasi, serta pengendalian tonase kendaraan di jalan raya.
Menurutnya, skema pelayanan seperti Buy the Service (BTS) juga dapat menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk menyediakan angkutan umum yang lebih terukur. Melalui mekanisme tersebut, kualitas pelayanan dapat ditetapkan, dipantau, dan dievaluasi secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, Djoko menilai inovasi pembiayaan transportasi harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan, bukan sekadar persoalan penyediaan armada.
Transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau bukan hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi, pengurangan kesenjangan wilayah, peningkatan keselamatan, serta penguatan keadilan sosial.
Transformasi transportasi, menurutnya, tidak boleh berhenti di kota-kota besar. Konektivitas harus terus diperluas hingga wilayah perintis, terpencil, tertinggal, dan perbatasan agar manfaat pembangunan transportasi benar-benar dirasakan masyarakat secara lebih merata.(EF)
Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
