Surabaya,Cakrawala-melalui satker (satuan kerja) Kecamatan asemrowo kota surabaya merealisasikan lima paket pekerjaan dana kelurahan(dakel) antar lain:
01-JL. TAMBAK MAYOR 6C RT 11 – RW 5 Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover APBD 560.032.034
02-JL. TAMBAK MAYOR UTARA, RW 4 KELURAHAN ASEMROWO KECAMATAN ASEMROWO Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover APBD 416.422.114
03-JL. TAMBAK MAYOR MADYA GANG 2 , RW 7 KELURAHAN ASEMROWO KECAMATAN ASEMROWO Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 30/40 dengan Cover Dua Sisi APBD 346.655.619
04-JL. TAMBAK PRING PERBATASAN RW 8 DAN RW 6 PEMBANGUNAN JALAN PAVING BARU LEBAR 4 M DAN SALURAN 40/60 DENGAN COVER DUA SISI Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi APBD 484.403.796
05-JL. TAMBAK DALAM BARU GANG 7 RT 10 – RW 5 PEMBANGUNAN JALAN PAVING BARU LEBAR 4 M DAN SALURAN 60/80 DENGAN COVER DUA SISI Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi APBD 701.550.326
Dilokasi masih terlihat ketidak profesional para pekerja juga penyedia, dalam sebuah perkerjaan yang mana memakai anggaran APBD atau hasil pajak rakyat,langkah yang mengejutkan banyak pihak, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang secara signifikan mengubah regulasi terkait standar keamanan dan kesehatan di tempat kerja. Melalui keputusan terbaru, kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), Analisis Risiko Kesehatan (APK), dan Komite Kesehatan Industri dan Pekerjaan (KIP) di tempat kerja dihilangkan oleh penyedia disemua 5 titik lokasi
Dari pantauan awak.media 29/09/2025 dilokasi titik no: 01-05 tanah bekas galian yang seharusnya dibuang diluar lokasi justru diuruk kembali di sela-sela U-Ditch dan ditengah-tengah jalan lalu ditimbun dengan sertu guna mengurangi volume sertu, Metode tersebut dinilai rawan memengaruhi kualitas konstruksi dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari,paling vital pemasangan u ditch dipasang asal-asalan. Sehingga nampak dilapangan tidak elevasi.
Selain itu, ada sebagian u ditch dan penutup saluran terlihat retak dan pecah tapi tetap.dipaksa dipasang
Pemasangan uditch tidak terlihat tarikan benang sela-sela uditch ada beberpa masih renggang
Tentu saja dikhawatirkan lumpur dan pasir masuk yang terjadi air dalam saluran tidak mengalir lancar disebabkan ada lumpur,yang lebih miris lagi,Konsultan perencanaan dan pengawasan dari tahun ke tahun ya itu-itu saja terkesan penguasah dan pihak kelurahan tutup mata dan diduga dimonopoli,apa disurbaya hanya cv itu saja yang bisa mengerjakan,tidak jauh beda cv pelaksananya atau penyedianya,konsultan pengawasan jarang kelokasi biasanya 2-3 hari sekali hadir,
menilai pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai harapan dan diduga ada penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan data lpse surabaya 2025 semua pekerjaan tidak dicantumkan CV pemenang,keterbukaan infomasi publik sengaja dilanggar,masyarakat wajib mengetahui dana pembangunan dari mana,berapa nilai kontrak kerjanya terkesan proyek siluman,diduga Ppk-Penyedia-pengawas kongkalingkong alias main mata
Hal tersebut ditanggapi ketua Lsm Pemuda Lira jatim H Hertanto setelah dapat foto dan video 5 titik dakel asemrowo,mengungkapkan pekerjaan massa PHO terbayar lunas 100% dengan dukungan SP2D ! (Surat Perintah Pembayaran Dana), maka muncul kerugian negara.
Hal ini tentu indikasi dari lemahnya pengawasan Satker di Kecamatan/Penyelenggara/PPK sebagai pengendali pelaksanaan realisasi fisik kontruksi paket pekerjaan bersumber APBD 2025 Kepada pejabat terkait agar transparan. Sebab, anggaran yang di pergunakan tersebut adalah uang rakyat. Kalau mau buka-bukaan monggo, tolong berkas laporannya yang sudah terealisasi di tunjukkan ke publik. Sebab itu uang rakyat, rakyat juga berhak tahu,” ungkapnya
Hingga berita ini ditayangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Ir. YAYUK SUKARTININGSIH ketika dikonfirmasi memilih bungkam. Pesan WhatsApp dan telepon dari (29/9/2025), tak direspon, terkesan tutup mata dan alergi dengan para media
Untuk itu pihak terkait seperti APH respon cepat melakukan sidak bila pengaduan masyarakat muncul hingga melewati PHO dan massa FHO agar efek jera bagi oknum penyelenggara yang menyalahgunakan jabatan.(Nank”s)
