JEMBER –MN Cakrawala, Anggota DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Hoirozi, S.Kom., menunjukkan sikap tegas dalam mengawal program strategis nasional di daerah. Dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2026 yang digelar Sabtu (14/3), legislator ini mengungkapkan fakta mengejutkan terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember.
Hoirozi menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pengelola yang hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan kualitas gizi. “Saat ini 18 SPPG telah disuspensi karena abai terhadap standar operasional dan higienitas. SPPG harus difilter ketat; kita butuh pengelola yang loyal pada program, bukan sekadar bisnis asal-asalan,” tegasnya di hadapan warga.
Pemerataan Dapur Gizi & Serap Tenaga Lokal
Sebagai langkah penguatan, Hoirozi mengawal penambahan unit dapur produksi di empat titik krusial guna memastikan distribusi makanan tidak terkendala jarak:
* Sumbersari: 7 Unit
* Ajung: 5 Unit
* Kaliwates: 4 Unit
* Pakusari: 3 Unit
Hoirozi menekankan bahwa keberadaan dapur-dapur ini wajib memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu, Bulog dipastikan akan menyerap hasil panen petani Jember untuk menyuplai bahan baku program ini, sehingga stabilitas harga pangan di tingkat bawah tetap terjaga.
Tak hanya urusan perut, isu infrastruktur menjadi primadona dalam reses kali ini. Hoirozi membawa angin segar terkait rencana pembangunan fly over dan pelebaran jalan di jalur maut Jember
“Rencana ini menjadi prioritas untuk mengurai kemacetan menahun yang menghambat mobilitas warga dan logistik,” tambahnya.
Di sektor kesejahteraan sosial, politisi ini juga memastikan komitmen pemerintah daerah tetap berjalan on-track:
* Guru Ngaji: Honorarium telah terdistribusi kepada para penerima.
* Pendidikan: Penambahan kuota anggaran beasiswa untuk menjamin akses pendidikan tinggi bagi anak muda Jember.
Reses ini ditutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk aktif menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi setiap pembangunan yang sedang berjalan agar tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan.
(Suharno)
