Banyuwangi,Cakrawala – Program Angkutan Pelajar Gratis yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mendapat sorotan positif. Sejak diluncurkan pada 2017 oleh Dinas Perhubungan setempat, program ini dinilai sebagai solusi transportasi publik yang tidak hanya membantu pelajar, tetapi juga menyelamatkan keberlangsungan hidup sopir angkutan kota (angkot).
Kabupaten Banyuwangi atau Bumi Blambangan, wilayah terluas di Jawa Timur dengan luas sekitar 3.592,9 kilometer persegi dan populasi mencapai 1,8 juta jiwa, menghadapi tantangan mobilitas pelajar yang cukup kompleks, terutama di kawasan perkotaan. Melalui program ini, Pemkab Banyuwangi menjawab persoalan akses, keselamatan, hingga pemberdayaan ekonomi secara simultan.
Berdasarkan keterangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi (2025), Angkutan Pelajar Gratis dirancang untuk mencapai tiga tujuan utama. Pertama, menjamin akses transportasi sekolah yang mudah dan gratis bagi pelajar SD hingga SMA. Kedua, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menekan penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar. Ketiga, memberdayakan sopir angkot melalui skema sewa armada yang memberikan penghasilan tetap.
Secara operasional, Pemkab Banyuwangi mengoptimalkan armada angkot eksisting. Pada jam-jam sekolah, angkot tidak lagi melayani rute umum, melainkan disewa pemerintah daerah untuk mengangkut pelajar secara gratis. Armada peserta program ditandai dengan banner atau stiker khusus bertuliskan Angkutan Pelajar Gratis.
Setiap hari sekolah, Senin hingga Sabtu, sekitar 25 unit angkot dikerahkan untuk melayani delapan rute utama di empat kecamatan padat, yakni Kecamatan Banyuwangi, Glagah, Giri, dan sebagian Kalipuro. Jadwal operasional disesuaikan dengan jam sekolah, mulai pukul 05.30–07.00 WIB untuk keberangkatan dan 11.00–14.30 WIB untuk kepulangan.
Program ini bersifat inklusif tanpa proses pendaftaran. Pelajar cukup mengenakan seragam sekolah dan naik angkot yang telah ditetapkan. Rata-rata terdapat 46 perjalanan setiap hari dengan kapasitas layanan sekitar 368 siswa.
Untuk mendukung kelancaran layanan, Dishub Banyuwangi menetapkan enam titik halte strategis. Pelajar dapat memilih tiga pola penjemputan, yakni melalui titik kumpul yang disepakati, terminal keberangkatan seperti Terminal Brawijaya dan Terminal Blambangan, atau langsung di sepanjang rute angkot.
Dari sisi ekonomi, program ini memberi kepastian penghasilan bagi sopir angkot. Melalui skema sewa armada, sopir memperoleh bayaran rutin sekitar Rp150.000 per hari untuk dua kali perjalanan, di luar potensi penumpang umum.
Akademisi transportasi Djoko Setijowarno menilai program ini sebagai kebijakan transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan.
“Mobilitas pelajar terjamin, risiko kecelakaan berkurang, dan angkot tidak mati perlahan. Ini contoh konkret bagaimana transportasi publik bisa menjadi solusi sosial dan ekonomi sekaligus,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, Banyuwangi dinilai berhasil menjaga akses pendidikan bagi pelajar sekaligus mencegah angkutan kota gulung tikar di tengah tekanan transportasi modern berbasis aplikasi.(Ef)
