PEKANBARU,MN Cakrawala— Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Provinsi Riau masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Meski Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, telah meminta Pertamina membenahi distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, masyarakat masih harus menunggu bukti nyata dari sederet komitmen yang disampaikan.
Permintaan tersebut disampaikan SF Hariyanto saat menerima kunjungan pejabat baru PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan itu, SF Hariyanto secara tegas meminta distribusi BBM dan LPG kembali normal. Ia bahkan menegaskan bahwa persoalan antrean panjang sudah berlangsung cukup lama dan dirasakan di berbagai wilayah Riau.
Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa persoalan distribusi energi di Riau bukan sekadar gangguan sesaat. Jika masalah telah berlangsung lama dan meluas, publik tentu berhak mempertanyakan mengapa kondisi tersebut belum juga terselesaikan secara tuntas.
Janji Penambahan Pasokan Belum Menjamin Antrean Berakhir
Di tengah keluhan masyarakat, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, menyatakan pihaknya telah meningkatkan pasokan BBM ke SPBU sekitar 28 persen serta menambah jumlah mobil tangki.
Pertamina juga menyebut dinamika geopolitik di Timur Tengah turut memengaruhi ketersediaan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.
Namun, penambahan pasokan dan armada distribusi belum dengan sendirinya menjamin antrean panjang segera berakhir. Publik masih membutuhkan penjelasan yang terukur mengenai penyebab utama gangguan distribusi, wilayah yang paling terdampak, serta kapan pelayanan di SPBU dipastikan kembali normal.
Tanpa keterbukaan mengenai persoalan tersebut, pernyataan penambahan pasokan berisiko hanya menjadi kabar baik di atas kertas, sementara masyarakat masih dibayangi ketidakpastian saat hendak mendapatkan BBM.
Daerah Penghasil Migas, Masyarakat Justru Harus Mengantre
Situasi ini terasa ironis bagi Riau yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi.
SF Hariyanto sendiri menegaskan bahwa masyarakat Riau semestinya mendapatkan pemenuhan kebutuhan energi secara baik. Ia juga meminta Pertamina menindak tegas jika ditemukan oknum yang melakukan penimbunan BBM maupun LPG.
Akan tetapi, persoalan tidak cukup diselesaikan melalui imbauan dan pernyataan tegas semata. Pengawasan distribusi, penelusuran penyebab antrean, serta penindakan terhadap pelanggaran harus dapat dibuktikan melalui langkah konkret.
Jika memang terdapat penimbunan atau penyimpangan distribusi, publik perlu mengetahui bagaimana pengawasannya dilakukan dan apa hasil penindakannya. Sebaliknya, apabila antrean disebabkan persoalan pasokan atau kendala distribusi, Pertamina perlu menjelaskan akar masalah beserta langkah penyelesaiannya.
Tanpa kejelasan tersebut, masyarakat berpotensi terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan yang tidak kunjung menemukan penyelesaian menyeluruh.
Pergantian Pejabat Jangan Sekadar Menghasilkan Harapan Baru
SF Hariyanto berharap pergantian jajaran pejabat Pertamina membawa perubahan yang lebih baik. Namun, pergantian pejabat tidak otomatis menghapus persoalan yang telah berlangsung lama.
Masyarakat membutuhkan perubahan yang dapat dirasakan langsung, bukan sekadar rangkaian pernyataan optimistis dalam pertemuan resmi.
Pertamina perlu membuktikan bahwa penambahan pasokan sekitar 28 persen benar-benar berdampak terhadap berkurangnya antrean, membaiknya ketersediaan BBM di SPBU, dan lancarnya distribusi LPG.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Riau juga perlu memastikan bahwa permintaan yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai catatan pertemuan tanpa tindak lanjut dan evaluasi yang jelas.
Sebab, selama antrean masih terjadi dan penyebabnya belum dijelaskan secara transparan, harapan bahwa distribusi BBM akan segera kembali normal masih menyisakan tanda tanya.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan janji bahwa distribusi akan berjalan lancar. Mereka membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia, antrean terkendali, dan persoalan distribusi tidak terus berulang.
Jika pasokan telah ditambah dan koordinasi telah dilakukan, pertanyaan mendasarnya sederhana: kapan masyarakat Riau benar-benar bisa menikmati pelayanan BBM yang normal tanpa harus menghadapi antrean panjang.(EF)
