Oleh: Muhamad Akbar, Pengamat Transportasi
Jakarta,MN Cakrawa– Ada masa ketika kekacauan angkutan umum di kota-kota Indonesia dianggap sebagai hal yang wajar. Bus berhenti di sembarang tempat, sopir berebut penumpang demi setoran, dan keselamatan kerap dikorbankan. Negara nyaris tak terlihat, sementara publik terbiasa menyalahkan sopir dan penumpang—bukan sistem yang membiarkan kekacauan itu terjadi.
Akar persoalannya adalah rezim setoran. Dalam skema ini, angkutan umum diperlakukan semata sebagai bisnis. Sopir menanggung seluruh risiko operasional, sementara negara melepas peran utamanya sebagai penyelenggara layanan publik. Ketika setoran menjadi tujuan utama, ketertiban dan keselamatan pasti tersisih. Kekacauan di jalan sejatinya adalah potret kebijakan yang gagal.
TransJakarta memutus pola itu. Sejak beroperasi pada 14 Januari 2004, ia memperkenalkan perubahan yang tegas: bus hanya berhenti di halte, tiket menjadi syarat perjalanan, dan penumpang harus mengikuti aturan. Perubahan ini tidak selalu nyaman, tetapi justru di situlah letak pesan kebijakannya—bahwa angkutan umum membutuhkan disiplin sistem, bukan toleransi terhadap ketidakteraturan.
Di balik perubahan itu, terjadi pergeseran mendasar. Negara kembali hadir. Pengemudi digaji tetap, operator dikontrak berbasis kinerja, dan yang dibayar adalah mutu layanan, bukan jumlah kendaraan. Kompetisi liar di jalan digantikan oleh aturan main yang jelas. Angkutan umum pun ditempatkan kembali sebagai layanan publik, bukan arena saling mendahului demi setoran.
Dampaknya meluas hingga ke budaya penumpang. TransJakarta membiasakan hal-hal sederhana yang sebelumnya dianggap merepotkan: berjalan ke halte, mengantre, membayar tiket, dan naik-turun di tempat yang ditentukan. Disiplin kecil inilah yang menjadi fondasi angkutan massal modern. Tanpa perubahan perilaku, teknologi secanggih apa pun tak akan berfungsi di lapangan.
Karena fondasi tersebut, kehadiran MRT dan LRT di Jakarta relatif lebih mudah diterima. Masyarakat telah lebih dulu “bersekolah” melalui TransJakarta. Moda boleh berbeda, tetapi pola perilakunya sama. Ini pelajaran penting bagi kota lain: membangun angkutan massal tidak cukup dengan infrastruktur megah, tetapi harus disertai pembentukan budaya pengguna.
TransJakarta juga menegaskan arti penting integrasi. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan MRT, LRT, dan moda lain dalam satu jejaring perjalanan. Pesan kebijakannya jelas: kota tidak membutuhkan moda yang saling bersaing, melainkan sistem angkutan umum yang saling melengkapi dari awal hingga akhir perjalanan.
Di sisi lain, arah kebijakan lingkungan mulai terlihat. Peralihan dari BBM ke gas, lalu ke bus listrik, menunjukkan bahwa angkutan umum harus menjadi bagian dari solusi krisis polusi, bukan sumber masalah baru. Meski implementasinya belum sempurna, arahnya menegaskan bahwa kebijakan transportasi dan lingkungan tidak bisa dipisahkan.
Menariknya, pelajaran TransJakarta tidak berhenti di Jakarta. Konsep kontrak layanan, pembayaran berbasis kinerja, hingga skema Buy The Service kini diadopsi di banyak daerah. Ini membuktikan bahwa TransJakarta adalah laboratorium kebijakan nasional, bukan sekadar proyek ibu kota. Kota-kota lain belajar bahwa angkutan umum tidak akan membaik jika seluruh risiko dibebankan kepada sopir dan operator lapangan.
Dua dekade perjalanan TransJakarta tentu masih menyisakan pekerjaan rumah: kepadatan penumpang, integrasi yang belum merata, dan akses bagi kelompok rentan. Namun, persoalan itu lebih mencerminkan tantangan konsistensi kebijakan, bukan kesalahan arah.
Pelajaran terpenting TransJakarta sederhana namun mendasar: kekacauan angkutan umum bukan takdir. Ia adalah hasil pilihan kebijakan. Ketika negara berani hadir, mengatur, dan membayar layanan secara adil, kota pun dapat bergerak lebih tertib, lebih aman, dan lebih manusiawi.(Ef)
