BALI,MN Cakrawala-Rencana pembangunan trem listrik berbasis baterai yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai–Kuta–Canggu membutuhkan komitmen nyata pemerintah daerah agar tidak berhenti sebatas wacana dan kesepakatan di atas kertas.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mengingatkan bahwa pengalaman sejumlah kota, termasuk Bogor dan Semarang, harus menjadi pelajaran penting dalam merealisasikan proyek transportasi publik berbasis rel.
Menurutnya, pembangunan transportasi massal modern tidak cukup hanya mengandalkan gagasan besar dan penggunaan teknologi canggih. Kepastian jalur, kesiapan infrastruktur, integrasi antarmoda, skema pembiayaan, hingga kelembagaan operator harus dipastikan sejak awal.
Salah satu persoalan krusial adalah keterbatasan ruang jalan di koridor Kuta–Canggu yang dikenal padat aktivitas kendaraan dan pariwisata.
Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung perlu memastikan tersedianya ruang bagi jalur khusus trem. Tanpa penataan ruang jalan dan pengaturan lalu lintas yang memadai, trem justru berisiko menghadapi kemacetan yang sama dengan kendaraan pribadi.
Penggunaan teknologi trem berbasis baterai tanpa kabel listrik di atas juga perlu diikuti kesiapan infrastruktur pendukung. Teknologi tersebut dapat mendukung estetika kawasan wisata, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan kemacetan apabila jalur operasionalnya masih bercampur dengan kendaraan lain.
Persoalan berikutnya adalah integrasi layanan.
Djoko menilai, pembangunan trem tidak boleh berjalan sendiri tanpa dukungan jaringan angkutan umum berbasis jalan. Konektivitas dengan bus, taksi resmi, serta angkutan pengumpan menuju kawasan hotel dan destinasi wisata harus dirancang sebagai satu kesatuan sistem transportasi.
Keberadaan layanan bus, termasuk Trans Metro Dewata, juga perlu diperhitungkan dalam perencanaan jaringan transportasi Bali. Integrasi rute, jadwal, dan tarif menjadi faktor penting agar masyarakat maupun wisatawan dapat berpindah moda dengan mudah.
Selain persoalan teknis, kepastian pembiayaan menjadi tantangan yang tidak kalah penting.
Investasi pembangunan trem membutuhkan biaya besar, sementara kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, pemerintah harus merumuskan pembagian tanggung jawab pembiayaan secara transparan, baik melalui APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, keterlibatan BUMN, maupun skema kerja sama dengan badan usaha swasta.
Pilihan pendanaan juga harus disertai perhitungan kelayakan finansial dan biaya operasional jangka panjang, termasuk kemungkinan kebutuhan subsidi pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO).
Pemanfaatan sumber pendanaan daerah, termasuk pungutan wisatawan asing, perlu dikaji berdasarkan ketentuan yang berlaku dan prioritas penggunaannya. Pemerintah tidak boleh hanya menghitung biaya pembangunan awal, tetapi juga harus memastikan layanan dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Tantangan lain muncul selama masa konstruksi. Koridor Bandara Ngurah Rai–Kuta–Canggu merupakan kawasan dengan aktivitas pariwisata dan ekonomi yang tinggi. Pekerjaan konstruksi tanpa tahapan yang jelas berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, akses usaha, dan arus wisatawan.
Oleh sebab itu, rekayasa lalu lintas, pemetaan utilitas bawah tanah, serta tahapan pembangunan harus disiapkan secara matang sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Djoko juga menyoroti pentingnya kepastian kelembagaan dan operator. Pemerintah perlu memperjelas pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan, integrasi tarif, penyusunan jadwal, serta pemeliharaan infrastruktur.
Kesepakatan dengan PT Kereta Api Indonesia dan pendampingan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dapat menjadi langkah awal. Namun, tahapan tersebut harus ditindaklanjuti dengan keputusan kelembagaan, pembagian kewenangan, dan rencana operasional yang jelas.
Pada akhirnya, keberhasilan trem Bali tidak ditentukan oleh seberapa modern teknologi yang digunakan, melainkan oleh keseriusan pemerintah dalam menuntaskan persoalan mendasar transportasi publik.
Tanpa kepastian jalur, integrasi antarmoda, pembiayaan berkelanjutan, pengendalian dampak konstruksi, dan kelembagaan yang kuat, rencana trem listrik Bandara Ngurah Rai–Kuta–Canggu berisiko menambah daftar panjang proyek transportasi yang berhenti pada tahap perencanaan.
Pengalaman kota-kota lain seharusnya menjadi peringatan bahwa pembangunan transportasi massal membutuhkan lebih dari sekadar kesepakatan. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan, konsistensi kebijakan, dan kemampuan mewujudkan rencana menjadi layanan nyata bagi masyarakat.(Ef/Roni)
