Pakpak Bharat,Cakrawala – Jarak tempuh menuju sekolah masih menjadi persoalan serius bagi siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Di wilayah dataran tinggi kaki Pegunungan Bukit Barisan ini, banyak anak harus berjalan kaki sejauh 4 hingga 5 kilometer setiap hari hanya untuk bisa mengenyam pendidikan dasar.
Kondisi geografis yang berbukit, permukiman yang tersebar, serta ketiadaan angkutan umum di desa-desa membuat akses pendidikan menjadi tantangan tersendiri. Di luar ibu kota kabupaten, layanan transportasi publik praktis tidak tersedia. Akibatnya, siswa harus berangkat sejak sebelum subuh dan tiba di sekolah dalam kondisi lelah.
Dampaknya tidak sekadar soal keterlambatan. Kelelahan fisik membuat siswa sulit fokus mengikuti pelajaran, mengurangi kualitas pembelajaran, bahkan berpotensi menurunkan motivasi bersekolah. Bagi anak usia SD, jarak ekstrem ini menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan pendidikan mereka.
Menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengoperasikan program Bus Sekolah Gratis yang dikhususkan untuk siswa SD. Program ini menjadi solusi konkret atas keterbatasan mobilitas pelajar di wilayah pedesaan.
Saat ini, tujuh unit bus sekolah telah beroperasi dan melayani rute-rute prioritas. Tiga unit melayani Rute Prongil (Prongil Julu–SDN 035944 Prongil Jehe), dua unit melayani Rute Kuta Kacip (Kuta Kacip–SDN 034816 Jambu Mbellang), dan dua unit lainnya melayani Rute Perduhapen–Kerajaan (Desa Perduhapen–SDN 03435 Kerajaan).
Pembagian armada dilakukan secara terencana, menyesuaikan wilayah dengan kebutuhan mobilitas siswa tertinggi. Hasilnya, siswa kini dapat tiba di sekolah tepat waktu, dalam kondisi fisik yang lebih segar dan siap belajar.
Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan konsentrasi dan semangat belajar siswa, tetapi juga mengurangi beban orang tua yang sebelumnya harus mengantar anak dengan jarak jauh atau membiarkan mereka berjalan kaki. Kehadiran bus sekolah turut mendorong peningkatan kehadiran dan partisipasi siswa.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menempatkan program ini sebagai bagian dari strategi besar peningkatan akses pendidikan, termasuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah, serta meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS).
Komitmen tersebut tercermin dari alokasi anggaran yang terus meningkat. Pada 2023, anggaran bus sekolah sebesar Rp300 juta, naik menjadi Rp522,75 juta pada 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp706,8 juta pada 2025. Bahkan, anggaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp800 juta, di tengah total APBD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2025 sebesar Rp472 miliar.
Seluruh operasional bus sekolah gratis ini dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat. Program ini menjadi bukti bahwa intervensi transportasi yang tepat sasaran dapat berperan penting dalam menjaga hak anak atas pendidikan, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis ekstrem.(Ef)
Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
