Pekanbaru,Cakrawala-Pencopotan Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) melalui RUPS Luar Biasa atas permintaan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto kembali membuka luka lama tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Alih-alih menghadirkan optimisme, keputusan ini justru memantik kecurigaan publik: apakah PT SPR benar-benar sedang dibenahi, atau hanya mengalami perpindahan kekuasaan dari satu lingkaran ke lingkaran lain?
Selama bertahun-tahun, PT SPR nyaris tak terdengar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja yang stagnan kini seolah ditimpakan sepenuhnya kepada satu figur, tanpa audit terbuka dan penjelasan detail kepada publik. Di titik ini, pencopotan direksi berisiko menjadi solusi instan yang menenangkan kegaduhan, tetapi tak menyentuh akar persoalan.
Isu kedekatan politik antara Ida Yulita dan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid semakin mempertebal aroma politis di balik langkah tersebut. Namun pertanyaan yang lebih tajam justru mengemuka: siapa yang menjamin Plt Direksi pengganti benar-benar independen dan bebas dari patronase politik? Tanpa mekanisme seleksi transparan, publik berhak curiga bahwa yang terjadi hanyalah pemindahan kendali, bukan pembersihan sistem.
Dukungan Komisi III DPRD Riau yang disebut-sebut sebagai landasan keputusan ini pun tak otomatis menutup ruang kritik.
Pengawasan legislatif selama ini belum pernah secara terbuka mengungkap kegagalan struktural PT SPR. Jika pengawasan berjalan efektif, seharusnya persoalan BUMD tidak menumpuk hingga harus diselesaikan secara “darurat” melalui RUPS Luar Biasa.
Pergantian direksi tanpa reformasi tata kelola berpotensi mengulang pola lama: wajah berganti, praktik tetap sama. PT SPR kembali berisiko menjadi simbol BUMD bermasalah yang dijadikan alat kompromi elite, bukan instrumen ekonomi daerah. Dalam konteks itu, RUPS Luar Biasa ini justru menjadi ujian kredibilitas bagi Pemprov Riau—apakah berani membuka semuanya ke publik, atau memilih jalan cepat yang aman secara politik.
Jika yang terjadi hanya pergantian orang tanpa perubahan sistem, maka publik tak perlu berharap banyak. PT SPR tidak sedang dibersihkan—ia hanya sedang dipindahkan.(Ef)
