Pekanbaru,MN Cakrawala – Kunjungan kerja Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, ke Siak Sri Indrapura pada Selasa (06/01/2026) kembali menyoroti persoalan klasik infrastruktur jalan yang tak kunjung tuntas. Jalan-jalan rusak yang diakui sendiri membutuhkan “evaluasi serius” menjadi penanda bahwa masalah tersebut bukan hal baru, melainkan akumulasi kelalaian yang telah berlangsung lama.
Pernyataan bahwa kehadiran Plt Gubri bukan sekadar seremonial justru mempertegas ironi di lapangan. Sebab, hingga kini, jalan berlubang masih menjadi pemandangan sehari-hari bagi masyarakat Siak, seolah keselamatan pengguna jalan baru menjadi perhatian setelah kondisi kian mengkhawatirkan.
Rencana pemanggilan Dinas PUPR dan UPT setelah kembali ke Pekanbaru menimbulkan tanda tanya: mengapa langkah konkret baru akan dibahas setelah kerusakan terjadi secara masif? Instruksi agar lubang jalan “setiap hari ditutup” mengindikasikan bahwa selama ini pengawasan dan kecepatan kerja belum berjalan optimal.
Pengakuan soal minimnya tenaga kerja dan perlunya hingga 10 regu justru membuka fakta lain, bahwa perencanaan dan alokasi sumber daya selama ini terkesan tidak sebanding dengan tingkat kerusakan jalan. Padahal, anggaran disebut tersedia, termasuk untuk menyewa alat berat, yang berarti persoalan bukan pada ketiadaan dana, melainkan pada efektivitas pelaksanaan.
Nada prihatin Plt Gubernur terhadap potensi kecelakaan bahkan korban jiwa menjadi gambaran betapa seriusnya risiko yang selama ini harus ditanggung masyarakat. Sayangnya, keprihatinan itu baru terdengar setelah kerusakan mencapai level yang membahayakan.
Di sisi lain, pengakuan Bupati Siak Afni Zulkifli soal ketergantungan daerah pada bantuan keuangan provinsi—bahkan melalui pesan WhatsApp—menggambarkan rapuhnya kondisi fiskal daerah. Bantuan puluhan miliar rupiah yang cair di saat “last minute” memang menolong, namun sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Siak masih sangat bergantung pada kebijakan dan respons darurat, bukan perencanaan yang matang dan berkelanjutan.
Keseluruhan pernyataan ini menyisakan kesan bahwa perbaikan jalan dan dukungan anggaran masih bergerak dalam pola reaktif: bertindak setelah masalah membesar, bukan mencegah sebelum membahayakan masyarakat.(Ef)
