Pekanbaru,Cakrawala– Lembaga Swadaya Masyarakat Kesatuan Pelita Bangsa (KPB) menyatakan sikap keras terhadap terungkapnya dugaan korupsi dan gratifikasi senilai hampir Rp9 miliar yang menyeret mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, serta dua pejabat lainnya, Indra Pomi Nasution dan Novin Karmila, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (6/5/2025).
Ketua Umum KPB, Ruslan Hutagalung, menyebut bahwa kasus ini adalah potret nyata bobroknya birokrasi yang memalukan dan mengkhianati kepercayaan rakyat.
> “Uang rakyat dijadikan bancakan. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap amanah publik. Kami mendesak majelis hakim menjatuhkan vonis maksimal dan meminta KPK menelusuri seluruh aliran dana hingga ke akar-akarnya,” tegas Ruslan.
Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama, jaksa dari KPK menghadirkan empat pejabat penting di Pemko Pekanbaru sebagai saksi:
* Samto (Asisten III Setdako),
* Ingot Ahmad Hutasuhut (Asisten II),
* Masykur Tarmizi (Asisten I), dan
* Siti Aisyah (Kabag Perencanaan dan Keuangan).
Keempatnya bersaksi soal bagaimana proses pencairan dana GU dan TU tahun anggaran 2024 dikendalikan secara hierarkis dan tidak sesuai prosedur. Keterangan mereka menguatkan dakwaan bahwa terjadi pemotongan sistematis terhadap anggaran usai pencairan, atas perintah langsung dari terdakwa.
JPU KPK mengungkap total dana yang dikorupsi mencapai Rp8,959 miliar. Risnandar disebut menerima Rp2,9 miliar, Indra Pomi Rp2,4 miliar, Novin Rp2 miliar, dan ajudan Risnandar, Nugroho alias Untung, menerima Rp1,6 miliar. Risnandar bahkan menggunakan dana negara untuk menjahit pakaian istrinya senilai Rp158 juta.
Selain itu, gratifikasi berupa uang dan barang mewah juga mengalir dari pejabat berbagai dinas, seperti Dinas LHK, BPKAD, Perindag, dan PUPR. Keseluruhan gratifikasi itu tidak pernah dilaporkan ke KPK, melanggar ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi.
KPB menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi pejabat daerah lainnya.
> “Kami mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan anggaran di Pemko Pekanbaru. Ini bukan persoalan pribadi, tapi pembusukan sistematis yang harus dihentikan. Jika ini dibiarkan, kepercayaan publik akan runtuh,” ujar Ruslan.
KPB memastikan akan terus mengawal jalannya persidangan dan mendesak KPK agar tidak ragu menyeret aktor-aktor lain yang diduga turut terlibat.(Tim)
