Jakarta,MN Cakrawala– Krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik kini mulai terasa dampaknya di berbagai negara. Sejumlah pemerintah mengambil langkah drastis, dari memangkas hari kerja, membatasi konsumsi BBM, hingga menaikkan harga energi.
Namun di Indonesia, kebijakan yang diambil dinilai belum menyentuh akar persoalan: buruknya sistem transportasi umum.
Pemerintah memang telah mengeluarkan kebijakan efisiensi energi, termasuk membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen dan mendorong ASN beralih ke transportasi publik. Sayangnya, kebijakan ini dianggap tidak realistis di tengah minimnya layanan transportasi umum di daerah.
“Hanya Jakarta yang relatif siap. Di luar itu, transportasi umum belum bisa diandalkan untuk mobilitas harian,” ujar Djoko Setijowarno, Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Menurut Djoko, kondisi ini menunjukkan pemerintah terlambat membenahi transportasi publik, padahal krisis energi sudah menjadi ancaman nyata.
Di banyak kota, angkutan umum justru semakin terpinggirkan. Armada yang tersisa beroperasi seadanya, tanpa pembenahan serius, bahkan menunggu waktu untuk benar-benar hilang dari jalanan.
Program Teman Bus yang sempat digadang-gadang sebagai solusi nasional kini justru menghadapi ketidakpastian. Pemangkasan anggaran membuat target pengembangan transportasi umum dalam RPJMN 2025–2029 menyusut drastis.
“Ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap pemerataan transportasi publik,” tegas Djoko.
Ironisnya, di saat transportasi umum belum siap, pemerintah justru mendorong kebijakan bersepeda dan pembatasan mobilitas. Tanpa infrastruktur yang aman, kebijakan ini dinilai berisiko tinggi.
Minimnya jalur sepeda terproteksi dan fasilitas pejalan kaki membuat masyarakat enggan beralih ke moda transportasi alternatif. Data juga menunjukkan penggunaan sepeda sebagai alat transportasi masih sangat rendah.
Djoko menilai, reformasi kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi belanja kendaraan dinas yang dinilai tidak lagi relevan di tengah krisis energi.
“Kementerian Dalam Negeri perlu merevisi aturan lama. Belanja kendaraan dinas seharusnya dikurangi dan dialihkan untuk memperkuat transportasi publik,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan elektrifikasi transportasi umum sebagai solusi jangka panjang, tidak hanya di kota besar, tetapi hingga wilayah terpencil.
“Transportasi umum bukan sekadar layanan, tapi instrumen keadilan sosial dan ketahanan energi. Kalau ini tidak dibenahi, kebijakan hemat energi hanya akan jadi beban bagi masyarakat,” tutupnya.(Ef)
