Jakarta,Cakrawala-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya bicara blak-blakan soal bobroknya tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menuding langsung para kepala daerah yang masih bermain proyek, jual-beli jabatan, dan suap audit BPK.
“Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi belum selesai,” tegas Purbaya.
Data Survei Penilaian Integritas 2024 juga menampar keras wajah birokrasi daerah — rata-rata skor integritas provinsi cuma 67, kabupaten 69. Mayoritas masuk zona merah korupsi.
Purbaya tak main-main. Ia kasih ultimatum dua triwulan:
Kalau tata kelola tidak dibenahi, Transfer ke Daerah (TKD) tak akan dinaikkan.
“Perbaiki dua triwulan ke depan deh. Kalau enggak, saya juga dimarahin Presiden,” katanya dengan nada peringatan.
Pesannya jelas:
⛔ Hentikan jual-beli jabatan.
⛔ Stop proyek fiktif.
⛔ Akhiri suap audit dan gratifikasi.
Karena uang rakyat bukan untuk disedot lewat komplotan proyek dan kedekatan politik.
Kalau kepala daerah masih main kotor, jangan heran kalau pemerintah pusat mulai menutup keran anggaran.
Indonesia tidak butuh pejabat daerah yang pandai “mengatur anggaran”, tapi yang berani membersihkan sistem.
Kalau tidak, daerah akan jalan di tempat — sementara rakyat tetap miskin, dan koruptor makin gemuk.(Ef)
