Pekanbaru,MN Cakrawala – Sidang ini bukan sekadar panas,ini menyengat logika publik.Ketika Ketua Majelis Hakim Jonson Perancis menyindir terdakwa Jhonny Andrean sebagai “orang paling jujur se-Pekanbaru”, ruang sidang mendadak berubah jadi panggung ironi. Bukan pujian—itu tamparan telak atas kebohongan yang berlapis.
Bagaimana tidak?
Dari motor saja tak diakui.
Dari dalamnya keluar 38 stempel instansi dan Rp49 juta.
Dan semua itu—baru diakui setelah terdesak.
Pertanyaannya:
Ini kelalaian satu orang… atau operasi yang lebih besar?
Nama Hambali Nanda Manurung, Sekretaris DPRD Pekanbaru, terus bergema di ruang sidang. Bukan sekali. Bukan dua kali. Terdakwa bahkan adalah ajudannya sendiri.
Lalu publik bertanya dengan nada yang semakin tajam:
* Masuk akal kah seorang THL bermain sendiri dengan puluhan stempel instansi?
* Masuk akal kah uang puluhan juta “dititipkan” begitu saja tanpa jejak perintah?
* Atau ini hanya satu pion yang dibiarkan jatuh… untuk menyelamatkan yang lebih besar di atasnya?
Sindiran hakim soal “orang paling jujur” justru membuka lapisan lain: bahwa kejujuran di ruang sidang sedang dipertaruhkan—dan mungkin juga sedang dikaburkan.
Yang lebih mengusik, dakwaan bukan soal korupsi langsung—
melainkan perintangan penyidikan.
Artinya:
* ada sesuatu yang coba disembunyikan.
* Ada alur yang coba diputus.
* Ada kebenaran yang hampir dikubur.
Dan di titik ini, publik tak lagi hanya melihat terdakwa—
tapi mulai menyorot struktur di belakangnya.
Jika benar ini kasus SPPD fiktif dan “uang makan minum” yang dikondisikan,
maka mustahil rantainya berhenti di satu orang tenaga harian lepas.
Siapa yang memberi perintah?
Siapa yang menikmati?
Dan siapa yang kini diam… sambil menunggu badai lewat?
Sidang berikutnya bukan lagi soal pembuktian biasa.
Ini soal: apakah hukum berani naik ke atas—atau berhenti di yang paling bawah.(Ef)
