Madura, MN Cakrawala — Ribuan massa dari Forum Aktivis Madura dan Aliansi Masyarakat Desa Bersatu menggeruduk Gedung DPRD Sampang, Jawa Timur, Selasa (28/10/2025). Mereka menolak keputusan Pemerintah Kabupaten Sampang yang menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026.
Pada awalnya, aksi berlangsung damai. Namun, situasi berubah tegang ketika massa mencoba menembus barikade polisi untuk mendekati halaman gedung DPRD. Karena situasi memanas, lemparan botol air mineral dan batu pun melayang dari arah kerumunan. Akibatnya, bentrokan tidak terhindarkan. Polisi segera menembakkan gas air mata untuk mengendalikan keadaan. Meskipun sempat mundur, massa kembali berkumpul di depan gedung dewan.
Koordinator lapangan, Rofi, menegaskan bahwa penundaan Pilkades merupakan kemunduran demokrasi. Ia menilai kebijakan itu bisa menimbulkan kekosongan kepemimpinan di tingkat desa. “Penundaan ini bertentangan dengan semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang menegaskan Pilkades harus berjalan secara periodik dan demokratis,” ujarnya.
Selanjutnya, massa menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemkab Sampang. Salah satu tuntutan utama ialah mendesak agar jadwal Pilkades segera ditetapkan dan diumumkan secara terbuka. Mereka juga meminta penjelasan mengenai alasan penundaan, dasar hukum, serta kesiapan anggaran pelaksanaan Pilkades.
Selain itu, massa menolak segala bentuk politisasi dan penundaan sepihak yang dianggap sarat kepentingan politik. “Aksi ini menjadi bentuk perjuangan masyarakat desa untuk mempertahankan hak demokratisnya,” tegas Rofi dengan lantang.
Tidak lama kemudian, Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz atau Ra Mahfudz menemui massa secara langsung. Ia menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan pemerintah daerah. “Kami berterima kasih atas perhatian masyarakat. Saya akan memperjuangkan aspirasi ini semaksimal mungkin,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Lebih lanjut, Ra Mahfudz mengapresiasi semangat masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. “Kritik seperti ini sangat dibutuhkan. Tanpa pengawasan publik, kami bisa saja lalai. Karena itu, kami akan mencari solusi terbaik bagi masyarakat terkait pelaksanaan Pilkades,” pungkasnya. (Lusi/Red.)
