Polda Riau Imbau Pemkab Siak Lebih Bijak: Perjuangkan Masyarakat, Bukan Kepentingan Terselubung

Pekanbaru,Cakrawala– Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengajak semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Siak, untuk tetap bijak dan berpijak pada kepentingan masyarakat dalam menyikapi konflik lahan yang terjadi di wilayah konsesi PT Seraya Sumber Lestari (SSL), Desa Tumang, Kabupaten Siak.

Dirkrimum Polda Riau Kombes Pol Asep Darmawan menegaskan pentingnya membedakan antara masyarakat yang benar-benar menggantungkan hidup dari lahan tersebut dengan pihak-pihak yang justru memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.

“Tidak semua yang ada di sana adalah masyarakat kecil yang berjuang untuk makan. Ada juga yang menguasai ratusan hektare secara ilegal,” ujarnya, Senin (23/6/2025) di Mapolda Riau.

Asep menyebut, kawasan itu merupakan hutan yang telah memiliki izin pengelolaan resmi dari Kementerian Kehutanan. Namun, ditemukan fakta adanya oknum-oknum kaya yang mengubah kawasan hutan menjadi kebun sawit tanpa izin.

“Jika memang ada masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari sana, tentu harus diperjuangkan. Tapi harus ada verifikasi yang objektif, agar tidak salah sasaran,” lanjutnya.

Kepada Bupati Siak, Kombes Asep memberikan masukan agar segala bentuk dukungan terhadap masyarakat disalurkan melalui jalur legal, seperti skema perhutanan sosial, dengan melibatkan pihak perusahaan secara terbuka.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum akan tetap berjalan, terutama terhadap para provokator dan aktor yang diduga menjadi dalang kerusuhan dan perusakan fasilitas perusahaan. Hingga kini, penyidikan masih terus berkembang, dengan 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk aparat desa.

“Kami tidak ingin masyarakat kecil menjadi tameng atau korban dari permainan orang-orang berkepentingan. Ini saatnya kita berdiri bersama untuk kebenaran dan keadilan,” pungkas Asep.

Sebelumnya, konflik lahan yang memuncak pada 11 Juni lalu berujung pada pembakaran fasilitas milik PT SSL dan penjarahan barang milik karyawan. Kasus ini menjadi perhatian serius karena diduga melibatkan pihak luar yang menggerakkan massa untuk bertindak anarkis.(Ef)