JAKARTA,MN Cakrawala– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat khusus untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, Senin (12/10/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), turut dilibatkan melalui pertemuan daring.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa dirinya akan melaporkan perkembangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah prioritas, di antaranya Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau.
Laporan tersebut meliputi berbagai upaya yang telah dilakukan di lapangan, persentase penanganan kebakaran, serta langkah-langkah konkret yang perlu diprioritaskan untuk mempercepat pengendalian karhutla.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebakaran di kawasan lahan gambut. Karakteristik lahan gambut membuat api dapat merambat hingga ke lapisan bawah permukaan tanah sehingga proses pemadaman membutuhkan penanganan khusus dan waktu lebih lama.
Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, menghambat aktivitas warga, serta menurunkan kualitas udara. Dampak asap bahkan dapat meluas hingga ke negara-negara tetangga apabila kebakaran terjadi dalam skala besar.
Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Upaya pencegahan, deteksi dini titik api, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan juga menjadi langkah penting untuk menekan risiko kejadian serupa.
Pemerintah diharapkan dapat memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Kehutanan, dan masyarakat dalam menjalankan langkah pencegahan maupun penanganan di lapangan.
Melalui rapat khusus tersebut, koordinasi dan evaluasi penanganan karhutla diharapkan dapat semakin terarah, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Langkah berkelanjutan diperlukan agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mampu mengurangi potensi kebakaran berulang setiap tahun.
Dengan penguatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengawasan, pemerintah diharapkan dapat menekan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta hubungan dengan negara-negara tetangga.(Syp)
