Rapat Paripurna DPRD Blora Digelar Malam hari,APBD 2026 Disepakati

Cakrawala Blora -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar Rapat Paripurna pada Minggu (30/11/2025) malam untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung cukup padat, dimulai pukul 21.00 hingga 22.30 WIB, setelah dua kali mengalami pengunduran jadwal dari rencana awal siang hari.

 

Dari total 45 anggota dewan, sebanyak 41 hadir dalam rapat yang turut dihadiri Bupati Blora, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala dinas. Agenda yang dibahas meliputi pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban Bupati, penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, hingga pembacaan Rancangan APBD.

 

Dalam rancangan yang dipaparkan, APBD Kabupaten Blora Tahun 2026 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 2,225 triliun dan belanja daerah mencapai Rp 2,214 triliun. Anggaran tersebut menghasilkan surplus sekitar Rp 11,25 miliar yang selanjutnya akan dialokasikan untuk kebutuhan pembiayaan daerah.

 

Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, menjelaskan bahwa rapat digelar malam hari karena padatnya rangkaian agenda yang harus diselesaikan sekaligus. Ia menegaskan bahwa rapat tanggal 30 November tersebut sudah sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah (Banmus). “Alhamdulillah pembahasan dan kesepakatan bersama sudah kita laksanakan,” ujarnya.

 

Mustopa juga mengakui bahwa penyusunan APBD 2026 dipengaruhi pemotongan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski begitu, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blora tetap sepakat menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, terutama untuk perbaikan dan pembangunan sejumlah ruas jalan yang dinilai mendesak bagi masyarakat.

 

Ia berharap APBD 2026 yang telah disepakati dapat memberikan manfaat langsung bagi warga Blora. “Walaupun ada transfer daerah yang berkurang, insyaallah pembangunan infrastruktur tetap kita anggarkan. Tahun 2026 nanti infrastruktur tetap menjadi skala prioritas,” tegas Mustopa.(Fera)