Cakrawala Blora -Rapat Paripurna digelar DPRD Kabupaten Blora dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 . Acara dilangsungkan di ruang rapat paripurna DPRD pada Kamis (18/9/2025).
Ketua DPRD Blora, Mustopa, memimpin rapat, didampingi unsur pimpinan dewan, , yakni dua Wakil Ketua DPRD, Dasum dari PDIP dan Siswanto dari Partai Golkar, sementara Lanova Candra Tirtaka dari Partai Gerindra berhalangan hadir. Rapat dihadiri Bupati Blora, Arief Rohman, Wakil Bupati Sri Setyorini, Forkopimda, anggota DPRD, dan pimpinan OPD.
Bupati Blora, Dr. Arief Rohman, SIP, MSI, secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
Mustopa menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD telah sesuai dengan regulasi, antara lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Selain itu, KUA-PPAS RAPBD 2026 juga sudah disepakati pada 15 Agustus 2025. Mekanisme yang ditempuh sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Politisi PKB tersebut..
Arief Rohman dalam sambutannya menjelaskan bahwa RAPBD 2026 disusun dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Direncanakan pendapatan daerah sebesar Rp 2,187 triliundan belanja daerah sebesar Rp2,163 triliun. Dari struktur tersebut, RAPBD 2026 mencatat surplus Rp24 miliar.
Arief juga memaparkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 527,68 miliar dan pendapatan transfer Rp1,66 triliun. Disisi lain Belanja Daerah dialokasikan untuk belanja operasional 1,55 triliun, belanja modal Rp148,68 miliar, belanja tidak terduga Rp33,44 miliar, dan belanja transfer Rp430,92 miliar.
Pemantapan Kabupaten Blora sebagai Kawasan Swasembada Pangan menjadi tema pembangunan daerah RAPBD 2026 yang mengacu pada RPJMD 2025–2029, dengan lima prioritas pembangunan meliputi peningkatan daya saing ekonomi lokal, penguatan kualitas SDM, dan pemenuhan sarana prasarana dasar.
Untuk pembiayaan, RAPBD 2026 menganggarkan penerimaan Rp 41 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya, serta pengeluaran Rp 65 miliar untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok utang. Dengan demikian, SiLPA tahun berjalan ditetapkan Rp 0.
Pinjaman disetujui, Pembangunan jalan digass
Bupati Arief juga melaporkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang dibiaya dari pimjaman daerah sebesar Rp. 215 Milyar, bisa segera dilaksanakan, pembangunan jalan akan digaspol, karena telah mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Keuangan yang baru, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa, menggantikan Sri Mulyani.
Selain upaya pembangunan jalan melalui pinjaman daerah, Bupati Arief juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora kembali mendapatkan program Inpres Jalan Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 97 Milyar, yang akan dialokasikan di Blora bagian utara, yaitu di Ruas jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Jiken, Bogorejo, Jepon, Tunjungan, Japah dan Todanan.(Fr)
