Pekanbaru,Cakrawala– Ratusan warga dari keluarga besar H. Masrul memadati halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, Rabu (8/10/2025).
Aksi damai yang berlangsung sejak pagi itu menuntut keadilan atas sengketa tanah seluas satu hektar di Jalan Arifin Achmad, yang diduga diserobot dan dikelola oleh PT HM Sampoerna dengan melibatkan oknum pejabat pertanahan.
Dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Bersihkan BPN dari Mafia Tanah” dan “Kami Butuh Keadilan, Bukan Janji”, massa mendesak agar BPN Pekanbaru dan PT HM Sampoerna segera menyelesaikan persoalan tersebut secara transparan dan berkeadilan.
Aksi yang dipimpin oleh Hendra itu menyoroti adanya dugaan gratifikasi dan kolusi antara PT HM Sampoerna dengan pejabat BPN Pekanbaru.
Nama mantan Kepala ATR/BPN Pekanbaru, Doni Syafrial, S.Sit., M.Si., turut disorot dalam orasi massa karena diduga mengetahui adanya praktik suap dalam proses penerbitan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas lahan yang masih bersengketa.
“Kami tidak akan diam! Ini tanah rakyat yang sah secara hukum. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami siap membawa persoalan ini langsung ke Presiden Prabowo Subianto,” tegas Hendra di hadapan massa.
Massa juga menuntut PT HM Sampoerna untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga H. Masrul, yang dinilai paling dirugikan akibat penerbitan surat tanah bermasalah tersebut.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Doni Syafrial, S.Sit., M.Si. belum memberikan jawaban apa pun terkait tuduhan gratifikasi yang diarahkan kepadanya.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan tiga poin utama:
1. Menuntut PT HM Sampoerna dan BPN Pekanbaru segera menyelesaikan sengketa tanah secara adil dan transparan.
2. Mengusut dugaan kolusi dan gratifikasi antara PT HM Sampoerna dengan oknum BPN Pekanbaru.
3. Meminta BPN membersihkan internalnya dari praktik mafia tanah dan memperkuat pengawasan.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Muji Burohman, S.H., M.Si., menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional dan terbuka terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami terbuka untuk dialog. Jika ada pegawai atau tim kami yang tidak bekerja sesuai SOP dan melanggar integritas, saya pastikan akan ada tindakan tegas,” ujar Muji di hadapan perwakilan massa.
Muji juga menekankan bahwa BPN Pekanbaru tidak akan berpihak pada siapa pun.
“Kami bekerja berdasarkan dokumen dan data resmi, bukan tekanan, bukan opini. Integritas lembaga pertanahan harus dijaga,” tambahnya.
Aksi damai yang digelar di depan Kantor BPN Pekanbaru ini berjalan aman, tertib, dan lancar, dengan pengawalan langsung dari aparat kepolisian.
Pengamanan dipimpin oleh Kapolsek Binawidya, Kompol Ihut Manjalo Tua, S.H., M.H., yang turun langsung memimpin personelnya mengatur jalannya aksi.
Di bawah koordinasinya, aksi berlangsung damai tanpa insiden. Polisi juga terlihat membantu mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di kawasan tersebut.
Menutup aksi, Hendra menegaskan bahwa perjuangan masyarakat tidak akan berhenti di sini.
“Ini baru langkah awal. Jika BPN dan PT HM Sampoerna tetap menutup mata, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar. Hukum harus berpihak pada rakyat, bukan pada uang,” serunya lantang disambut sorak peserta aksi.(Ef)
