JEMBER –MN Cakrawala, Memasuki masa Reses I Tahun 2026, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Widarto, S.S., membongkar sejumlah catatan kritis terkait implementasi program nasional dan tata kelola bencana di wilayahnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, laporan ini menyoroti celah-celah eksekusi yang berpotensi merugikan rakyat jika tidak segera dibenahi.
Isu paling krusial yang diangkat adalah terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Widarto mengungkapkan fakta bahwa 18 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember saat ini sedang dalam masa suspensi atau penutupan sementara.
Langkah tegas ini diambil karena belasan unit tersebut terbukti belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kami tidak main-main dengan urusan perut rakyat. Kritik kami terhadap operasional MBG adalah upaya menjaga marwah Presiden. Jangan sampai niat mulia ini gagal di lapangan hanya karena standar sanitasi yang buruk. Dan ingat, jangan ada intimidasi bagi warga yang berani melapor,” tegas Widarto.
Beralih ke masalah lingkungan, Widarto mengkritik pola penanganan banjir Pemkab Jember yang dinilai terlalu reaktif. Ia menunjuk kerusakan di wilayah Jelbuk, Arjasa, Klungkung, hingga Silo sebagai pemicu utama tenggelamnya wilayah hilir seperti Rambipuji, Balung, dan Puger.
Widarto mendesak agar Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) segera dituntaskan sebagai instrumen hukum untuk mengunci alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Menurutnya, menyelamatkan serapan air di hulu jauh lebih efisien daripada membiayai kerusakan pasca-banjir yang terus berulang.
Ancaman Inflasi dari “Dapur Raksasa”
Menjelang hari raya, Widarto juga membunyikan alarm terkait potensi lonjakan inflasi. Dengan rencana operasional hingga 270 unit SPPG yang akan menyerap logistik pangan dalam jumlah masif, ia khawatir stok untuk kebutuhan rumah tangga umum akan terganggu.
“Konsumsi logistik akan melonjak tajam. Jika pemerintah tidak segera mengaktifkan Satgas Infrastruktur dan melakukan langkah konkret, ibu rumah tangga akan menjadi pihak yang paling terdampak kenaikan harga,” pungkasnya.
(Suharno)
