Pekanbaru,MN Cakrawala – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 mengungkap adanya dugaan kelebihan pembayaran perjalanan dinas di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau.
Berdasarkan dokumen yang dihimpun, terdapat 36 nama pegawai yang tercatat melakukan perjalanan dinas dengan jadwal tumpang tindih, namun tetap dibayarkan sebagaimana mestinya.
Dari temuan tersebut, total kelebihan pembayaran yang teridentifikasi mencapai: Rp.41.939.000.
Dalam rincian data, sejumlah pegawai tercatat memiliki jadwal perjalanan dinas yang beririsan, bahkan dalam waktu yang sama. Kondisi ini secara administratif dinilai tidak wajar, karena secara faktual seseorang tidak dimungkinkan melaksanakan dua kegiatan dinas pada waktu bersamaan.
Meski demikian, seluruh kegiatan tersebut tetap tercatat dalam dokumen pertanggungjawaban dan dilakukan pembayaran.
Kelebihan pembayaran akibat perjalanan dinas tumpang tindih tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah apabila tidak segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Secara regulasi, kelebihan pembayaran seperti ini wajib:
* Dikembalikan ke kas daerah
* Diproses melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Dalam pengelolaan perjalanan dinas, terdapat sejumlah pihak yang memiliki peran penting, antara lain:
* Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
* Bendahara pengeluaran
* Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Ketiga unsur tersebut memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa:
* Kegiatan benar-benar dilaksanakan
* Dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan kondisi riil di lapangan
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait:
* Apakah temuan tersebut telah ditindaklanjuti
* Apakah sudah dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran
* Serta langkah pembinaan atau sanksi terhadap pihak terkait
Redaksi masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak yang berkompeten di Disdik Riau.
Temuan ini menjadi catatan penting dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya pada sektor perjalanan dinas yang selama ini kerap menjadi sorotan.
Transparansi dan tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.(Ef)
