Jakarta,Cakrawala– Bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah membuat 52 pemerintah daerah berada dalam kondisi darurat mobilitas. Ribuan warga kehilangan akses transportasi, ratusan ribu rumah hancur, dan jaringan jalan-jembatan porak-poranda. Dalam situasi seperti ini, ketidakhadiran layanan transportasi perintis berarti membiarkan jutaan warga terisolasi.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, dengan tegas mengingatkan bahwa negara tidak boleh lambat bergerak.
“Transportasi perintis adalah nyawa sementara bagi 52 daerah terdampak. Kalau tidak segera dioperasikan, kita sedang membiarkan masyarakat hidup dalam isolasi,” tegas Djoko.
Dampak Bencana Mengerikan: 961 Tewas, 293 Hilang, Infrastruktur Luluh Lantak
Hingga Selasa (8/12/2025), BNPB mencatat:
* 961 orang meninggal dunia
* 293 jiwa masih hilang
* lebih dari 5.000 warga luka-luka
* >157.000 rumah rusak
* lebih dari 1.200 fasilitas umum hancur
* 199 fasilitas kesehatan
* 234 fasilitas pendidikan
* 425 tempat ibadah
* 234 gedung/kantor
* 497 bentang jembatan rusak
Tidak berhenti di situ, ribuan kendaraan bermotor—termasuk kendaraan umum—hilang terseret air. Artinya, alat mobilitas warga terhapus dalam sekejap. Distribusi pangan, pergerakan pekerja, akses ke layanan kesehatan: semuanya terganggu.
Padahal, Negara Sudah Punya Jaringan 28 Trayek Perintis
Ironisnya, jaringan transportasi perintis sebenarnya sudah siap berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat KP-DRJD 5958/2024:
* Aceh: 12 trayek
* Sumatera Utara: 9 trayek
* Sumatera Barat: 7 trayek
DNA jaringan ini sudah lengkap—dari Sinabang hingga Alafan, dari Gunung Sitoli hingga Lahewa, dari Tapan ke Painan, bahkan sampai Kepulauan Mentawai.
Yang dibutuhkan hanya keputusan politik dan alokasi APBN untuk langsung mengaktifkannya. Tidak ada alasan menunda.
APBN Harus Turun untuk Layanan Gratis: Warga Tidak Boleh Dibebani Ongkos
Djoko menegaskan bahwa untuk 52 daerah terdampak, layanan transportasi perintis tidak cukup hanya hadir — tetapi juga harus gratis.
“Masyarakat kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, bahkan kendaraan. Masa mereka masih harus bayar angkutan?” tegasnya.
Layanan gratis harus mencakup:
* Angkutan antar kota
* Angkutan pedesaan
* Angkutan perkotaan
* Angkutan logistik perintis
Tujuannya jelas: menggerakkan kembali perekonomian lokal, membuka akses pendidikan, menjaga stabilitas harga, dan memastikan distribusi barang pokok kembali normal.
Satu Hal yang Tak Boleh Dilupakan: Jembatan dan Jalan Harus Diprioritaskan
Djoko menyentil pemerintah pusat dan daerah agar tidak berlama-lama menentukan prioritas.
“Jalan dan jembatan itu tulang punggung pemulihan. Kalau itu tidak segera dipulihkan, transportasi perintis hanya akan jalan di atas kertas,” ujarnya.
Ratusan jembatan rusak, puluhan akses desa terputus total. Tanpa pemulihan infrastruktur dasar, mobilisasi perintis hanya akan menjadi wacana tanpa eksekusi.
Transportasi Perintis Bukan Sekadar Angkutan — Ini Simbol Kehadiran Negara
Selain fungsi teknis, transportasi perintis memiliki efek psikologis yang besar:
* memberi rasa aman
* menegaskan bahwa negara hadir
* mencegah masyarakat terpukul trauma lebih dalam
* memulihkan rasa normal dalam kehidupan harian
Ketika warga melihat bus perintis kembali masuk desa, itu adalah pertanda kehidupan mulai bergerak lagi.
Dalam kondisi bencana sebesar ini, tidak ada waktu untuk rapat berkepanjangan. Jaringan 28 trayek sudah siap, data bencana sudah jelas, dan kebutuhan warga sangat mendesak.
Transportasi perintis harus segera hidup kembali — karena setiap jam keterlambatan berarti memperpanjang penderitaan jutaan warga.(Ef)
Djoko Setijowarno — Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata.
