Jakarta,Cakrawala-Pemerintah diminta tidak memangkas anggaran transfer ke daerah dalam RAPBN 2026. Kebijakan itu dinilai bisa menghambat upaya perbaikan angkutan umum, padahal sejumlah pemerintah daerah sudah berinisiatif menggunakan APBD untuk membiayai operasional transportasi publik.
Presiden Prabowo Subianto dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 mengusulkan alokasi dana transfer daerah sebesar Rp650 triliun, turun 24,7 persen dari Rp864,1 triliun pada 2025. Angka itu menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menilai pemerintah pusat perlu memberi insentif kepada daerah yang berkomitmen membiayai angkutan umum. “Anggaran transfer daerah jangan dipangkas. Justru bisa jadi solusi jika pemda membiayai operasional angkutan umum dengan APBD-nya,” ujarnya, Sabtu (23/8/2025).
Saat ini sedikitnya 34 pemda sudah mendanai layanan transportasi publik, di antaranya Trans Koetaradja di Aceh, Trans Jateng di Jawa Tengah, Trans Jogja di DIY, hingga Trans Metro Pekanbaru di Riau. Program ini dinilai sangat membantu masyarakat karena menyediakan layanan mobilitas murah, aman, dan nyaman di tengah tekanan ekonomi.(Ef)
