JAKARTA,MN Cakrawala – Ambisi besar Prabowo Subianto untuk menghentikan impor BBM dalam 2–3 tahun terdengar heroik. Tapi di jalanan, realitasnya justru brutal: subsidi negara dibakar setiap hari oleh kendaraan pribadi, sementara transportasi umum dibiarkan sekarat tanpa oksigen anggaran.
Data Kementerian ESDM menampar keras. Sebanyak 91,2 persen BBM nasional dihabiskan sektor transportasi, dan lebih parah lagi, 93 persen BBM subsidi dinikmati kendaraan pribadi. Transportasi umum? Hanya kebagian remah—sekitar 3 persen.
Fakta ini membuka borok lama: subsidi yang seharusnya melindungi rakyat kecil justru lebih banyak dinikmati mereka yang punya mobil dan motor.
Setiap liter BBM subsidi yang masuk ke tangki kendaraan pribadi adalah bukti bahwa negara gagal mengontrol distribusi, sekaligus gagal membangun transportasi publik yang layak.
Sementara itu, masyarakat dipaksa memilih: naik angkutan umum yang minim dan tidak nyaman, atau ikut masuk ke lingkaran ketergantungan kendaraan pribadi.
Di saat konsumsi BBM terus meledak, pemerintah justru memangkas anggaran transportasi umum secara drastis.
Dari Rp582,98 miliar pada 2023, anggaran itu jatuh bebas jadi Rp82,6 miliar di 2026. Ini bukan efisiensi—ini sinyal bahwa transportasi publik tidak pernah benar-benar jadi prioritas.
Target membangun layanan di 20 kota? Sampai hari ini, realisasinya nyaris jalan di tempat.
Pemerintah gencar bicara kendaraan listrik. Tapi tanpa membatasi kendaraan pribadi, ini berpotensi jadi ilusi hijau.
Alih-alih mengurangi beban energi, elektrifikasi tanpa kontrol justru bisa memindahkan masalah dari BBM ke listrik—tanpa mengurangi kemacetan, tanpa memperbaiki sistem.
Masalah utamanya bukan sekadar bahan bakar. Masalahnya adalah jumlah kendaraan pribadi yang tak terkendali.
Selama transportasi umum tidak diperkuat, selama subsidi masih bocor ke kendaraan pribadi, dan selama kebijakan setengah hati terus dipertahankan, maka mimpi swasembada energi hanya akan jadi slogan.
Indonesia tidak kekurangan solusi. Yang kurang adalah keberanian politik untuk memaksa perubahan.
Karena pada akhirnya, pertanyaannya sederhana:
Negara ini mau terus mensubsidi kemacetan, atau mulai membangun masa depan? ***
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Pewarta: Ef
