Jakarta,MN Cakrawala– Program Motor Listrik Nasional (Molinas) dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi industri otomotif Indonesia. Kehadiran kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun industri kendaraan listrik yang lebih mandiri.
Namun, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengingatkan agar pengembangan motor listrik nasional tidak hanya dilihat dari sisi industri, teknologi, dan energi.
Menurutnya, ada persoalan lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yakni keselamatan lalu lintas dan kemacetan perkotaan.
Indonesia saat ini sudah menghadapi persoalan serius akibat tingginya penggunaan sepeda motor. Kendaraan roda dua mendominasi lalu lintas di berbagai wilayah, terutama kawasan perkotaan. Karena itu, apabila program motor listrik hanya mendorong masyarakat membeli kendaraan baru tanpa mengurangi jumlah kendaraan lama, maka persoalan kemacetan berpotensi semakin besar.
Motor listrik memang berbeda dengan motor berbahan bakar minyak dari sisi sumber energinya. Penggunaannya dapat membantu mengurangi konsumsi BBM dan emisi dari kendaraan. Namun, dari perspektif transportasi, motor listrik tetap merupakan kendaraan pribadi yang membutuhkan ruang jalan.
Artinya, pergantian dari motor bensin menjadi motor listrik tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kemacetan.
Djoko menilai, pemerintah harus berhati-hati dalam memberikan insentif. Pemotongan harga atau subsidi memang dapat mempercepat masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Tetapi jika kebijakan tersebut justru membuat masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kendaraan kemudian membeli motor listrik, atau pemilik kendaraan lama mempertahankan motor lamanya sekaligus membeli motor listrik sebagai kendaraan tambahan, jumlah kendaraan di jalan justru dapat meningkat.
Karena itu, menurut Djoko, keberhasilan program Molinas jangan hanya diukur dari jumlah unit motor listrik yang berhasil diproduksi atau terjual. Pemerintah juga perlu melihat dampaknya terhadap volume kendaraan, keselamatan lalu lintas, penggunaan ruang jalan, dan kualitas transportasi perkotaan.
Jangan Semua Terkonsentrasi di Kota Besar
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah distribusi pasar motor listrik. Menurut Djoko, pengembangan kendaraan listrik tidak harus selalu terkonsentrasi di kota-kota besar Pulau Jawa yang saat ini sudah menghadapi persoalan kepadatan lalu lintas.
Sebaliknya, wilayah perdesaan, pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta wilayah penghasil mineral di luar Jawa dapat menjadi pasar strategis bagi motor listrik nasional.
Di wilayah tersebut, kendaraan listrik justru dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, terutama pada daerah yang menghadapi persoalan distribusi BBM atau memiliki biaya transportasi yang tinggi.
Penggunaan motor listrik di wilayah seperti itu bukan hanya berbicara mengenai pengurangan emisi, tetapi juga mengenai efisiensi biaya operasional masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu memiliki strategi distribusi yang berbeda antara kawasan perkotaan dan kawasan nonperkotaan. Di kota-kota besar, kebijakan transportasi seharusnya lebih diarahkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Sementara di daerah yang akses transportasinya masih terbatas, motor listrik dapat menjadi salah satu solusi mobilitas masyarakat.
Transportasi Umum Tetap Menjadi Kunci
Djoko menegaskan bahwa elektrifikasi kendaraan pribadi tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan pembangunan transportasi umum.
Kota-kota besar tetap membutuhkan sistem transportasi massal yang aman, nyaman, terjangkau, terintegrasi dan semakin ramah lingkungan. Bahkan, elektrifikasi seharusnya tidak hanya menyasar kendaraan pribadi, tetapi juga angkutan umum.
Sebab, persoalan kemacetan pada dasarnya bukan semata-mata persoalan jenis bahan bakar kendaraan. Persoalannya adalah terlalu banyak kendaraan pribadi menggunakan ruang jalan yang terbatas.
Karena itu, mengganti motor bensin dengan motor listrik memang merupakan langkah penting dalam transisi energi, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan transportasi perkotaan.
Pemerintah perlu menjalankan dua kebijakan secara bersamaan: mendorong elektrifikasi kendaraan dan pada saat yang sama mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi melalui penguatan transportasi umum.
Dengan pendekatan tersebut, Molinas tidak hanya menjadi program untuk menciptakan kendaraan baru, tetapi juga bagian dari reformasi sistem transportasi nasional.
Pada akhirnya, motor listrik nasional memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan baru industri otomotif Indonesia. Namun, keberhasilannya tidak boleh hanya dihitung dari berapa banyak unit yang diproduksi dan terjual.
Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah motor listrik mampu mengurangi ketergantungan terhadap BBM, memperkuat industri nasional, meningkatkan efisiensi masyarakat, sekaligus tidak memperburuk kemacetan dan keselamatan lalu lintas.
Jangan sampai Indonesia berhasil melakukan transisi dari motor berbahan bakar bensin menuju motor listrik, tetapi pada saat yang sama justru menghadapi persoalan baru berupa semakin banyak kendaraan pribadi di jalan dan semakin padatnya kota-kota besar.(EF)
Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
