JAKARTA,MN Cakrawala — Rencana penyesuaian tarif Transjakarta, Transjabodetabek hingga LRT Jakarta mulai 1 Januari 2027 dinilai harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan. Pemerintah Provinsi Jakarta juga diminta tidak sekadar menaikkan tarif, tetapi memastikan masyarakat memperoleh layanan yang sepadan.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan penyesuaian tarif perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat dan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
“Agar besaran tarif bisa diterima masyarakat, maka sebelum diterapkan perlu sosialisasi kepada masyarakat dan dilakukan secara bertahap. Serta meningkatkan fasilitas pelayanan, penambahan rute hingga kawasan perumahan, keamanan dan kenyamanan,” ujar Djoko.
Menurutnya, tarif Transjakarta Rp3.500 telah berlaku sejak 2005. Saat itu layanan baru mencakup satu koridor Blok M–Kota. Kini jaringan telah berkembang menjadi 14 koridor BRT, ratusan rute non-BRT dan Mikrotrans dengan cakupan sekitar 92,5 persen wilayah Jakarta.
Dalam rekomendasinya, tarif integrasi intramoda Transjakarta diusulkan sebesar Rp5.000 untuk durasi tiga jam, sedangkan tarif Transjabodetabek sebesar Rp10.000 dengan durasi yang sama. Djoko juga mengusulkan tiket langganan Transjakarta Rp200.000 dan Transjabodetabek Rp400.000 per bulan.
Namun, kenaikan tarif menurutnya harus dibarengi perbaikan nyata. Sterilisasi jalur busway perlu diperkuat, waktu tunggu dipangkas dengan headway 3–5 menit pada jam sibuk, serta armada ditambah pada rute dengan tingkat kepadatan tinggi.
Layanan feeder juga perlu diperluas hingga kawasan perumahan Bodetabek sebagai akses first mile menuju stasiun Commuter Line, LRT Jabodebek maupun halte Transjabodetabek.
Perbaikan kualitas armada, AC, kebersihan, fasilitas keselamatan, halte, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sistem pembayaran hingga informasi posisi bus secara real time juga menjadi bagian penting dari peningkatan pelayanan.
Aspek keamanan tidak kalah penting. Djoko mendorong penambahan CCTV berbasis AI dan petugas keamanan di dalam bus maupun halte untuk menekan pencopetan, pelecehan seksual dan gangguan keamanan lainnya.
“Kenaikan tarif, tentunya memiliki konsekuensi meningkatkan pelayanan,” tegas Djoko.
Dengan kata lain, jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih mahal, tetapi masih harus menghadapi bus yang penuh, waktu tunggu panjang, halte sesak, serta akses transportasi yang belum menjangkau kawasan permukiman.
Penyesuaian tarif semestinya menjadi momentum untuk memastikan transportasi publik tidak hanya lebih mahal, tetapi juga lebih cepat, nyaman, aman, terintegrasi dan benar-benar layak dibayar masyarakat.(Ef)
