JAKARTA – MN Cakrawala,Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menerima kunjungan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Brigjen Pol. (Purn.) Dr. Achmadi, bersama Wakil Ketua LPSK, Dr. iur. Antonius PS Wibowo, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan dan dinamika perlindungan saksi dan korban dalam proses penegakan hukum, termasuk tantangan dalam menjamin keamanan saksi, memenuhi hak-hak korban, serta mendukung pemulihan korban tindak pidana.
Dalam pembahasan tersebut, penguatan perlindungan saksi dan korban menjadi perhatian penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan tetap memperhatikan hak, keamanan, dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.
Selain itu, kedua pihak membahas pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga, termasuk dengan aparat penegak hukum. Langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban serta memastikan pemenuhan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan terhadap saksi memiliki peran penting dalam mendukung pengungkapan perkara dan proses peradilan. Sementara itu, korban tindak pidana juga perlu memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak yang diperlukan, termasuk dukungan dalam proses pemulihan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Kemenko Polkam mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar berbagai tantangan dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dapat ditangani secara terintegrasi. Sinergi antarlembaga diharapkan mampu mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang memperhatikan aspek keamanan saksi, pemenuhan hak korban, dan keberlanjutan pemulihan.
Melalui pertemuan ini, koordinasi antara Kemenko Polkam dan LPSK diharapkan semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penanganan perkara, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak asasi, keamanan saksi, serta kebutuhan korban tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.(Syp)
