JAKARTA,MN Cakrawala – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor transportasi menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari keselamatan lalu lintas, ketimpangan pembangunan infrastruktur, hingga belum meratanya layanan transportasi umum di berbagai daerah.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai pembangunan transportasi nasional masih membutuhkan perhatian lebih serius. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan transportasi publik seharusnya menjadi prioritas karena berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan biaya logistik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, di tengah besarnya ambisi pembangunan nasional, Djoko menyoroti belum optimalnya perhatian terhadap konektivitas wilayah, pengembangan angkutan umum, dan jaminan keselamatan pengguna transportasi.
“Persoalannya bukan semata-mata ketersediaan anggaran, melainkan kemauan politik (political will) pemerintah untuk menjadikan transportasi publik sebagai prioritas pembangunan,” demikian inti kritik Djoko dalam evaluasinya terhadap sektor transportasi nasional.
Anggaran Transportasi Publik Menyusut
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kecenderungan penurunan anggaran program pembenahan transportasi umum di daerah.
Djoko mengungkapkan, setelah mencapai Rp582,98 miliar pada 2023, anggaran program tersebut direncanakan turun menjadi Rp82,6 miliar pada 2026. Sementara itu, alokasi yang disebutkan untuk 2027 sebesar Rp100 miliar hanya diarahkan sebagai stimulus bagi lima kota, yakni Manado, Bekasi, Depok, Balikpapan, dan Pontianak.
Kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pengembangan transportasi publik di berbagai daerah di Indonesia.
Dari ratusan pemerintah daerah yang ada, Djoko menyebut baru 46 pemerintah daerah yang menyelenggarakan transportasi umum modern menggunakan APBD. Jumlah itu terdiri atas 13 provinsi, 19 kota, dan 14 kabupaten.
Menurutnya, keterbatasan layanan angkutan umum berdampak langsung terhadap pilihan mobilitas masyarakat. Ketika transportasi publik belum tersedia secara memadai, sepeda motor menjadi pilihan utama karena relatif murah, fleksibel, dan mampu menjangkau wilayah yang tidak dilayani angkutan umum.
Dampaknya tidak hanya berupa meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, tetapi juga tantangan keselamatan lalu lintas, kemacetan, polusi udara, serta beban pengeluaran rumah tangga.
Karena itu, pembenahan transportasi umum tidak semestinya dipandang sebagai program pelengkap pembangunan, melainkan sebagai kebutuhan mendasar masyarakat.
Keselamatan Transportasi Tak Boleh Dikorbankan
Selain persoalan anggaran, Djoko turut mengingatkan pentingnya menjaga pembiayaan kegiatan pengawasan keselamatan transportasi.
Menurutnya, pemangkasan anggaran operasional, termasuk perjalanan dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan, berpotensi menghambat inspeksi kelaikan kendaraan (ramp check) dan pemeriksaan keandalan prasarana transportasi apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan alternatif yang memadai.
Padahal, pengawasan rutin merupakan bagian penting dari upaya mencegah kecelakaan, baik pada angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, maupun moda transportasi lainnya.
Data kecelakaan lalu lintas yang dikutip dalam evaluasi tersebut menunjukkan besarnya tantangan keselamatan di Indonesia. Berdasarkan data Korlantas Polri yang diolah Bappenas untuk 2025, tercatat 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan 24.296 korban meninggal dunia.
Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling dominan dalam data kecelakaan tersebut, dengan proporsi 77,4 persen berdasarkan klasifikasi yang disampaikan.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa keselamatan pengendara sepeda motor harus menjadi perhatian utama. Namun, upaya menekan angka kecelakaan tidak cukup hanya melalui penindakan pelanggaran atau imbauan kepada pengguna jalan.
Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya angkutan umum yang aman, terjangkau, dan menjangkau kawasan permukiman, pusat pendidikan, serta lokasi kegiatan ekonomi.
Djoko menilai buruknya layanan transportasi publik turut mendorong tingginya penggunaan sepeda motor. Karena itu, kebijakan keselamatan perlu diintegrasikan dengan pembenahan sistem transportasi agar masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang lebih aman.
Infrastruktur Daerah Masih Tertinggal
Ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan wilayah di luar Jawa juga menjadi sorotan.
Djoko menilai pembangunan infrastruktur di sejumlah kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan masih membutuhkan percepatan. Keterbatasan akses jalan, jembatan, serta transportasi umum menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.
Kondisi tersebut menjadi persoalan serius, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil. Akses yang terbatas bukan hanya memperpanjang waktu perjalanan, tetapi juga dapat meningkatkan biaya mobilitas dan menghambat aktivitas ekonomi.
Salah satu contoh yang disoroti adalah pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan, khususnya koridor Malinau–Krayan, Kalimantan Utara.
Djoko mendorong agar pemerintah mengevaluasi peluang percepatan pembangunan jalur tersebut sehingga manfaat konektivitas dapat lebih cepat dirasakan masyarakat perbatasan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mengurangi keterisolasian wilayah, bukan hanya memperbesar jaringan jalan di kawasan yang sudah berkembang.
Ia juga mengingatkan agar rencana pengembangan kereta cepat hingga Surabaya dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan nasional, kemampuan pembiayaan, serta pemerataan manfaat pembangunan.
Investasi infrastruktur berskala besar, menurutnya, perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan pembangunan agar tidak memperlebar kesenjangan antara Pulau Jawa dan daerah penghasil sumber daya alam di luar Jawa.
Janji Angkutan Umum Perlu Dibuktikan
Dalam konteks evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Djoko juga menyoroti pentingnya merealisasikan komitmen pengembangan transportasi umum yang disampaikan pada masa kampanye Pilpres 2024.
Ia berpandangan, pemerintah perlu memperkuat dukungan terhadap pemerintah daerah untuk menyediakan layanan angkutan umum modern, terintegrasi, dan ramah bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak.
Apalagi, transportasi publik memiliki manfaat yang luas, mulai dari mengurangi kemacetan dan polusi, menekan risiko kecelakaan, hingga meningkatkan akses masyarakat terhadap pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Tanpa dukungan pembiayaan dan kebijakan yang konsisten, pengembangan transportasi umum di daerah berisiko berjalan lambat.
Menurut Djoko, target pembangunan Indonesia Emas 2045 seharusnya disertai langkah nyata untuk memperkuat sistem transportasi nasional. Negara yang ingin menjadi maju membutuhkan transportasi publik yang andal, bukan hanya proyek infrastruktur berskala besar.
Usulkan Anggaran Infrastruktur Minimal 10 Persen
Sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, Djoko menyoroti upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk akses jalan usaha tani.
Ia menyebut kebutuhan pembangunan dan penanganan jalan usaha tani di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 5.000 kilometer.
Pemanfaatan teknologi penstabilan tanah menggunakan bahan aditif dan semen juga dinilai berpotensi menjadi alternatif untuk menekan biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan, dengan estimasi biaya sekitar Rp200 juta hingga Rp250 juta per kilometer.
Djoko menilai pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah lainnya, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan tekanan terhadap anggaran daerah.
Lebih jauh, ia mendorong agar pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap pembiayaan infrastruktur dan transportasi di daerah, termasuk melalui penguatan alokasi anggaran yang berorientasi pada pemerataan konektivitas.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak boleh hanya berpusat di Pulau Jawa. Wilayah di luar Jawa harus memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang melalui ketersediaan infrastruktur dasar dan layanan transportasi yang memadai.
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor transportasi, dengan demikian, bukan sekadar persoalan berapa panjang jalan yang dibangun atau berapa besar anggaran yang disediakan.
Lebih dari itu, tantangan utamanya adalah memastikan pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat, meningkatkan keselamatan perjalanan, memperluas akses transportasi publik, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.
Tanpa pembenahan yang terukur dan keberpihakan anggaran yang konsisten, ambisi mewujudkan Indonesia Maju berisiko berjalan lebih cepat dalam slogan daripada dalam kenyataan mobilitas masyarakat sehari-hari.(ef)
