DIDUGA PEREDARAN ROKOK ILEGAL MENGGILA DI JALUR UTAMA GEMPOL! WARGA DESAK BEA CUKAI DAN SATPOL PP TURUN TANGAN

PASURUAN MN.CAKRAWALA-Dugaan maraknya peredaran rokok ilegal di sepanjang Jalan Raya Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, mulai menuai sorotan masyarakat. Rokok yang diduga tidak dilengkapi pita cukai resmi disebut-sebut mudah ditemukan di sejumlah warung, toko kelontong hingga pedagang kaki lima di sepanjang jalur utama Gempol, bahkan mengarah ke wilayah Porong.

 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan aparat terkait, sementara dugaan penjualan rokok tanpa pita cukai masih dikeluhkan warga.

 

Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang disampaikan kepada awak media, rokok dengan harga jauh lebih murah dan diduga tidak memiliki pita cukai resmi dapat ditemukan dengan relatif mudah.

 

“Di Gempol ini gampang sekali mendapatkan rokok murah yang tidak ada cukainya. Harganya jauh lebih murah sehingga banyak yang membeli. Kalau dibiarkan, negara dirugikan dan pedagang yang menjual rokok resmi ikut terkena dampaknya,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

 

pengawasan di pertanyakan aparat di minta jangan tutup mata.

 

Masyarakat meminta Bea Cukai, Satpol PP Kabupaten Pasuruan, serta kepolisian tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap titik-titik penjualan yang diduga memperdagangkan rokok ilegal.

 

Warga juga mendesak agar dilakukan pemeriksaan terhadap asal-usul barang, keaslian pita cukai, jalur distribusi, hingga pihak yang diduga memasok rokok tersebut.

 

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai harga jual rokok. Apabila benar ditemukan pelanggaran cukai, persoalan tersebut berkaitan dengan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang cukai.

dan ada apa dengan pengawasan di wilayah Gempol.

 

 

Pertanyaan masyarakat kini mengarah pada efektivitas pengawasan. Jika dugaan peredaran tersebut memang terjadi di sejumlah titik, apakah petugas sudah melakukan pemetaan dan pemeriksaan? Apakah sudah ada laporan yang ditindaklanjuti? Dan bagaimana langkah konkret untuk menelusuri pemasok hingga jaringan distribusinya?

 

Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh instansi berwenang agar tidak muncul kesan bahwa peredaran rokok ilegal dibiarkan tanpa pengawasan.

 

Warga berharap operasi penertiban dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sesaat yang tidak menyentuh sumber peredaran.

 

ANCAMAN SANKSI PIDANA BUKAN PERKARA RINGAN

 

Perlu diketahui, ketentuan mengenai pelanggaran cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

 

Pasal 54 UU Cukai mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana diwajibkan. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

 

Namun, penerapan sanksi harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat yang berwenang. Menunggu tindakan nyata bukan sekedar imbauan.

 

 

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Bea Cukai maupun Satpol PP Kabupaten Pasuruan mengenai dugaan peredaran rokok ilegal di wilayah Kecamatan Gempol.

 

Awak media MN Cakrawala mendorong agar instansi terkait segera memberikan klarifikasi dan melakukan pengecekan langsung di lapangan.

 

Masyarakat juga diimbau tidak membeli maupun mengedarkan rokok yang terbukti melanggar ketentuan cukai serta melaporkan temuan kepada petugas berwenang.

 

Publik kini menunggu jawaban dan tindakan nyata: apakah dugaan peredaran rokok ilegal di jalur utama Gempol akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serius, atau justru terus menjadi keluhan masyarakat tanpa kepastian,(myou)