Jakarta,MN Cakrawala– Transportasi umum tidak semestinya dipandang sekadar sebagai urusan mengurai kemacetan atau beban pengeluaran pemerintah daerah. Lebih dari itu, ketersediaan angkutan umum yang terjangkau merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan.
Persoalan inilah yang mendorong akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mendesak agar pembiayaan transportasi umum dimasukkan sebagai kewajiban penganggaran atau mandatory spending dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Menurut Djoko, pemerintah perlu memiliki komitmen fiskal yang jelas agar penyelenggaraan transportasi umum tidak terus bergantung pada sisa kemampuan keuangan daerah maupun kemauan politik kepala daerah.
Pasalnya, hingga akhir 2026, baru sekitar 46 dari 552 pemerintah daerah atau sekitar 8 persen yang menghadirkan layanan transportasi umum modern melalui skema pembelian layanan (buy the service).
Keterbatasan kapasitas fiskal dan rendahnya kemauan politik kepala daerah dinilai masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan layanan transportasi publik di Indonesia.
Padahal, kewajiban pemerintah menyediakan angkutan umum telah ditegaskan dalam Pasal 139 UU Nomor 22 Tahun 2009. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab menjamin tersedianya angkutan umum sesuai kewenangan masing-masing.
Beban Transportasi Bisa Memperparah Kemiskinan
Djoko menilai, buruknya akses transportasi umum memiliki hubungan erat dengan persoalan kemiskinan. Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok paling rentan ketika biaya mobilitas terus meningkat, sementara pendapatan tidak mengalami pertumbuhan yang sebanding.
Bahkan, berdasarkan perhitungan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2023, dengan asumsi upah minimum kota (UMK) sebesar Rp3,1 juta, masyarakat menghabiskan sekitar Rp1,06 juta setiap bulan untuk biaya mobilitas.
Angka tersebut setara dengan sekitar 34 persen penghasilan bulanan. Pengeluaran itu mencakup biaya kepemilikan sepeda motor, bahan bakar, perawatan kendaraan, parkir, hingga administrasi.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat menjadi beban ekonomi tersendiri bagi masyarakat.
Djoko juga menyoroti tingginya biaya transportasi yang berpotensi menggerus kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan lain, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga.
Dampaknya bukan hanya persoalan ekonomi. Keterbatasan akses angkutan umum juga dapat membatasi kesempatan anak-anak untuk bersekolah, masyarakat mencari pekerjaan, serta warga di wilayah terpencil memperoleh pelayanan dasar.
Karena itu, transportasi publik dinilai tidak boleh ditempatkan sebagai program pelengkap pembangunan.
Usulkan 5 Persen APBD Kota, 3 Persen Kabupaten dan Provinsi
Untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan, Djoko mengusulkan agar ketentuan mandatory spending transportasi umum dimasukkan dalam revisi UU LLAJ.
Usulan alokasi anggarannya meliputi 5 persen dari APBD kota, 3 persen dari APBD kabupaten, dan 3 persen dari APBD provinsi, dengan memperhitungkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Sementara itu, pemerintah pusat juga didorong mengalokasikan 3 persen dari APBN untuk subsidi transportasi umum nasional.
Pembiayaan tersebut diharapkan dapat mendukung angkutan umum perkotaan, angkutan barang, angkutan perintis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan transmigrasi, hingga wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil.
Menurut Djoko, kepastian alokasi anggaran menjadi penting agar pemerintah daerah tidak mudah mengurangi atau menghilangkan subsidi transportasi umum ketika menghadapi tekanan belanja daerah.
Pekanbaru Sudah Memiliki Landasan Hukum
Menariknya, Kota Pekanbaru termasuk salah satu daerah yang telah memiliki landasan hukum untuk menjamin pembiayaan penyelenggaraan angkutan umum massal.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal di Kota Pekanbaru.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pembiayaan penyelenggaraan angkutan umum massal maksimal sebesar 5 persen dari APBD atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pembiayaan itu merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap subsidi angkutan umum massal atau Public Service Obligation (PSO).
Selain Pekanbaru, Kota Semarang juga memiliki pengaturan pembiayaan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Pasal 140 mengatur pemberian subsidi angkutan umum, termasuk angkutan massal berbasis BRT dan perkeretaapian, dengan alokasi paling sedikit 5 persen sebagaimana ketentuan dalam perda tersebut.
Djoko menyebut, keberadaan regulasi daerah semacam ini penting sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keberlangsungan layanan transportasi publik.
Namun, keberadaan payung hukum tentu harus diikuti dengan implementasi anggaran yang konsisten dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan.
Jangan Korbankan Transportasi Umum
Djoko juga mengingatkan bahwa transportasi umum harus dipandang sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran rutin pemerintah.
Ketika subsidi transportasi dikurangi, masyarakat berpotensi menanggung konsekuensi melalui kenaikan tarif atau meningkatnya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Situasi tersebut dapat memperbesar pengeluaran rumah tangga, meningkatkan beban biaya hidup, serta memperlebar kesenjangan akses ekonomi antara masyarakat mampu dan kelompok berpenghasilan rendah.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu menempatkan transportasi umum sebagai salah satu prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Sudah saatnya penyediaan transportasi publik tidak bergantung semata-mata pada kebijakan kepala daerah yang sedang menjabat.
Kepastian melalui mandatory spending dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, memperoleh akses mobilitas yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
Sebab, membangun transportasi umum bukan hanya membangun jaringan bus, halte, atau infrastruktur jalan. Lebih jauh, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial dan membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.(,Ef)
(Sumber: Gagasan dan pandangan Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat MTI).












