DPMPTSP Minta Media Isi Form Pengaduan, Mardun Desak Ombudsman Awasi Pelayanan dan Kinerja OPD Pekanbaru

PEKANBARU,MN Cakrawala – Polemik pembangunan Perumahan Inara Madani di Jalan Suka Karya, Gang Cemara No. Ujung, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, semakin melebar.

 

Setelah sebelumnya muncul dugaan ketidaksesuaian spesifikasi konstruksi dengan dokumen Detail Engineering Design (DED), persoalan kini mengarah pada respons dan keseriusan instansi pemerintah dalam menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat melalui pemberitaan media.

 

Sebelumnya, awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, Dr. Zaki Helmi, ST., M.Eng, terkait status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Perumahan Inara Madani serta dugaan ketidaksesuaian pembangunan dengan dokumen teknis.

 

Namun, jawaban yang diterima dari pihak DPMPTSP justru mengarahkan awak media untuk mengisi formulir pengaduan.

 

“Kalau bisa isi form pengaduan bang, biar bisa direkomendasikan oleh Kadis,” demikian jawaban pihak DPMPTSP kepada awak media.

 

Jawaban tersebut memunculkan pertanyaan tersendiri. Apakah informasi dan temuan investigasi yang telah disampaikan melalui pemberitaan media tidak dapat dijadikan bahan masukan awal bagi instansi terkait untuk melakukan penelusuran?

 

Memang, mekanisme pengaduan formal dapat menjadi bagian dari prosedur administrasi. Namun, informasi mengenai dugaan pelanggaran pembangunan yang menyangkut keselamatan masyarakat semestinya juga mendapatkan perhatian dan ditelaah sesuai kewenangan instansi.

 

Mardun: Ombudsman Harus Turun Mengawasi

 

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi LPKSM Jaringan Informasi Himpunan Rakyat (JIHAT) Kota Pekanbaru, Mardun, S.H., CTA, meminta Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau memberikan perhatian terhadap kualitas pelayanan dan respons DPMPTSP Kota Pekanbaru.

 

Menurutnya, Ombudsman perlu melakukan pengawasan apabila terdapat indikasi pelayanan publik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dalam merespons informasi dan pengaduan masyarakat.

 

Ia menilai, persoalan Perumahan Inara Madani tidak boleh berhenti hanya pada perdebatan mengenai prosedur pengisian formulir pengaduan.

 

Sebab, substansi yang perlu dijawab adalah dugaan ketidaksesuaian pembangunan dengan dokumen teknis, status PBG, serta bagaimana pemerintah memastikan bangunan yang dibangun memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikan fungsi.

 

Mardun juga meminta Ombudsman menelaah apakah mekanisme pelayanan pengaduan di DPMPTSP telah berjalan sesuai standar pelayanan publik dan apakah koordinasi dengan perangkat daerah teknis telah dilakukan sebagaimana mestinya.

 

REI Diam, Pengembang Harus Bertanggung Jawab

 

Sorotan juga mengarah kepada Real Estate Indonesia (REI) Riau sebagai organisasi yang menaungi perusahaan pengembang.

 

Ketua DPD REI Riau, Elvi Syofriadi yang akrab disapa Anton GGA, sebelumnya telah dimintai tanggapan terkait dugaan persoalan pembangunan Perumahan Inara Madani yang dikerjakan PT Putri Inara Jaya.

 

Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan yang diberikan.

 

Sikap diam tersebut semakin menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen organisasi dalam memastikan anggotanya menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan dan memperhatikan perlindungan konsumen.

 

Mardun menilai, REI tidak boleh hanya hadir ketika berbicara tentang pertumbuhan bisnis properti dan kepentingan pengembang. Ketika muncul dugaan persoalan kualitas pembangunan yang menyangkut keselamatan konsumen, organisasi juga harus menunjukkan tanggung jawab moral dan etikanya.

 

Ia meminta REI melakukan penelusuran internal serta mengambil langkah organisasi apabila ditemukan pelanggaran oleh anggotanya.

 

Satpol PP dan DPRD Jangan Lepas Tangan

 

Persoalan berikutnya adalah bagaimana fungsi pengawasan pemerintah daerah berjalan dalam menghadapi dugaan pelanggaran pembangunan perumahan tersebut.

 

Mardun turut menyoroti perlunya kejelasan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan DPRD Kota Pekanbaru.

 

Menurutnya, masing-masing instansi harus memahami dan menjalankan tugas pokok serta fungsi sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.

 

Satpol PP harus menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya, termasuk menindaklanjuti rekomendasi atau hasil pemeriksaan instansi teknis apabila ditemukan pelanggaran yang menjadi kewenangannya.

 

Sementara DPRD Kota Pekanbaru, khususnya komisi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, tidak boleh mengabaikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

 

Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD diharapkan meminta penjelasan OPD mitra kerja, mendorong pemeriksaan lapangan, serta memastikan adanya tindak lanjut atas laporan masyarakat.

 

“Jangan sampai masyarakat terus disuguhi persoalan pembangunan perumahan, sementara instansi yang memiliki kewenangan justru saling menunggu. Semua harus bekerja sesuai tupoksinya. DPRD sebagai mitra pengawasan OPD juga jangan tutup mata,” tegas Mardun.

 

Jangan Sampai Pengawasan Hanya Berhenti di Atas Kertas

 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 329 PP Nomor 16 Tahun 2021, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat melalui penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun teknis.

 

Penelitian dan evaluasi tersebut dilakukan melalui pemeriksaan lapangan serta tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan lapangan juga harus disampaikan kepada masyarakat.

 

Ketentuan ini menjadi pengingat bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan bukan sekadar formalitas.

 

Kini, sejumlah pertanyaan menunggu jawaban pemerintah Kota Pekanbaru.

 

Apakah DPMPTSP akan melakukan verifikasi status PBG Perumahan Inara Madani? Apakah Dinas Perkim bersedia memeriksa dugaan perbedaan spesifikasi tulangan kolom 4D10 dalam DED dengan dugaan pemasangan 4D8 di lapangan?

 

Apakah Satpol PP akan menjalankan kewenangannya apabila ditemukan pelanggaran yang menjadi ranah penegakan peraturan daerah? Dan apakah DPRD Kota Pekanbaru akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta pertanggungjawaban OPD terkait?

 

Publik juga menunggu sikap REI Riau dan penjelasan dari PT Putri Inara Jaya.

 

Jangan sampai persoalan keselamatan bangunan justru tenggelam di tengah prosedur birokrasi, sementara masyarakat yang membeli rumah harus menanggung risiko di kemudian hari.

 

Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar legalitas sebuah proyek perumahan, melainkan keselamatan konsumen dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat.(Ef)