JEMBER,MN CAKRAWALA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus memacu efektivitas program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas agar dampaknya benar-benar dirasakan hingga masyarakat tingkat tapak.
Dalam agenda Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) di Lapangan Desa Kejayan, Kecamatan Mayang, Rabu (22/6/2026), Bupati Jember Mohammad Fawait menekankan pentingnya peran RT, RW, dan kader Posyandu untuk membantu menyebarluaskan jaminan layanan kesehatan gratis tersebut.
Melalui skema UHC Prioritas yang berlaku sejak 1 April, seluruh pemilik KTP Jember dijamin dapat mengakses layanan pengobatan gratis di seluruh Puskesmas maupun Rumah Sakit di Indonesia.
”Tidak boleh ada lagi warga Jember yang takut berobat hanya karena terhalang biaya,” tegas Gus Fawait di hadapan ratusan instrumen desa dan perangkat daerah yang hadir.
Mencegah Keterlambatan Penanganan Medis
Selain sosialisasi berobat gratis, Bupati Jember menginstruksikan para kader PKK dan Posyandu untuk aktif memberikan edukasi kesehatan, terutama terkait penanganan medis sejak dini. Masyarakat diimbau untuk tidak menunda pemeriksaan hingga kondisi pasien terlanjur memburuk sebelum dirujuk ke rumah sakit rujukan utama seperti RSD dr. Soebandi.
Fokus perhatian juga tertuju pada penekanan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Ibu hamil diminta aktif memanfaatkan fasilitas Posyandu dan Puskesmas terdekat, serta memperhatikan rentang usia kehamilan yang ideal (21–35 tahun).
Layanan Persalinan: Seluruh proses melahirkan—baik normal maupun tindakan caesar—ditanggung gratis oleh Pemkab Jember.
Pemeriksaan Rutin: Ibu hamil diimbau memeriksakan kandungan secara berkala guna menjamin keselamatan ibu dan bayi.
Serap Aspirasi Lewat Dialog Interaktif
Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Kepala OPD, Camat Mayang, Anggota TP3D Didik Mujani, serta Anggota DPRD Jember Nylam Noor Wulandari ini ditutup dengan sesi dialog langsung.
Gus Fawait membuka ruang diskusi bersama perwakilan RT, RW, dan kader Posyandu guna mendengarkan berbagai usulan, aspirasi, hingga kendala pelayanan publik yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput. (Suharno)
