PEKANBARU,MN Cakrawala– Alasan keterbatasan fiskal yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto terkait belum tuntasnya pembayaran sisa bonus atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) mulai menuai sorotan publik.
SF Hariyanto menyatakan Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen menyelesaikan pembayaran sisa bonus sebesar 50 persen. Namun, menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini masih mengalami tekanan setelah adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sekitar Rp1,2 triliun.
Ia meminta para atlet bersabar dan memastikan pembayaran akan diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan para atlet maupun masyarakat. Pasalnya, di tengah alasan keterbatasan fiskal, publik menilai Pemerintah Provinsi Riau masih mengalokasikan anggaran hibah kepada sejumlah instansi vertikal, seperti RS Bhayangkara, rumah sakit TNI, hingga rumah dinas Kejaksaan Tinggi Riau.
Perbandingan itulah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas penggunaan anggaran daerah.
“Kalau memang fiskal sedang tertekan, kenapa bonus atlet terus diulur-ulur? Sementara anggaran hibah kepada instansi vertikal tetap diadakan. Mana yang lebih mengharumkan nama Riau?” ujar seorang warga.
Menurutnya, para atlet telah mengorbankan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk mengharumkan nama Provinsi Riau di tingkat nasional. Karena itu, penyelesaian hak mereka dinilai semestinya menjadi perhatian utama pemerintah.
Kekecewaan tersebut semakin terlihat ketika puluhan atlet dan pelatih kembali menggelar aksi damai di kawasan Stadion Utama Riau. Mereka membawa berbagai spanduk berisi tuntutan agar pemerintah segera merealisasikan sisa bonus yang telah dijanjikan. Bahkan, sejumlah atlet melakukan aksi penggalangan donasi kepada masyarakat sebagai bentuk protes simbolik terhadap belum terselesaikannya pembayaran bonus.
Kini, publik menunggu bukan lagi sekadar komitmen, melainkan kepastian. Sebab, semakin lama bonus prestasi itu tertunda, semakin besar pula keraguan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menempatkan penghargaan kepada atlet sebagai salah satu prioritas penggunaan anggaran daerah.(Ef)
