KAMPAR KIRI,MN Cakrawala– Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Kampar kembali menjadi sorotan. Kali ini, praktik tambang ilegal ditemukan di Sungai Setingkai, Desa Tanjung Mas, Kecamatan Kampar Kiri, Sabtu (7/11/2026).
Ironisnya, keberadaan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan mencemari sumber air masyarakat tersebut baru terungkap setelah adanya laporan warga yang merasa resah.
Dua pria yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI bahkan sempat melarikan diri ketika polisi mendatangi lokasi sekitar pukul 11.15 WIB. Keduanya baru berhasil diamankan setelah petugas melakukan pengejaran selama kurang lebih empat jam, sekitar pukul 15.00 WIB.
Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang melalui Kapolsek Kampar Kiri Kompol Nurman mengungkapkan, kedua pria tersebut masing-masing berinisial MA (43) dan JA (36), warga Kecamatan Kampar Kiri.
Dari lokasi, polisi turut mengamankan satu unit mesin Robin, alat pendulang emas, tiga lembar karpet, satu pipa spiral, serta satu botol yang diduga berisi air raksa.
Kedua terduga pelaku mengakui melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin untuk memperoleh keuntungan.
Namun, pengungkapan dua orang terduga pelaku ini menyisakan persoalan yang lebih besar. Sebab, penindakan terhadap pekerja lapangan belum tentu menyentuh keseluruhan mata rantai aktivitas PETI, termasuk kemungkinan keberadaan pemodal, pemilik peralatan, maupun pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
Apalagi, ancaman pencemaran sungai bukan persoalan sepele. Jika aktivitas menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri atau air raksa tidak diawasi secara serius, dampaknya berpotensi mengancam ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan air dari aliran tersebut.
Kapolsek Kampar Kiri Kompol Nurman mengapresiasi laporan masyarakat dan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin.
Kedua terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolsek Kampar Kiri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Penyidik juga masih melengkapi berkas perkara untuk dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Meski demikian, publik tentu berharap penindakan ini tidak berhenti pada penangkapan dua orang yang berada di lokasi. Aparat penegak hukum perlu memastikan apakah ada pihak lain yang mengendalikan, membiayai, atau mengambil keuntungan dari aktivitas PETI tersebut.
Sebab, selama penanganan hanya menyasar pelaku lapangan tanpa mengungkap jaringan di belakangnya, praktik pertambangan ilegal berpotensi kembali berulang. Sementara kerusakan lingkungan dan ancaman pencemaran sungai harus ditanggung masyarakat.(EF)
