Bangka Belitung,MN Cakrawala – Lonjakan harga tiket pesawat jelang Lebaran 2026 kembali menjadi momok tahunan. Di saat daya beli masyarakat melemah, biaya pulang kampung justru melambung tinggi. Bagi sebagian warga, mudik bukan lagi tradisi—melainkan kemewahan.
Di tengah kondisi itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadirkan solusi tak biasa: mengerahkan kapal perang untuk mengangkut pemudik secara gratis.
Bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Ikatan Keluarga Masyarakat (IKM) Babel, Bank Sumsel Babel, dan PT Timah, program ini memberangkatkan ratusan pemudik dari Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menggunakan KRI Semarang-594 menuju Bangka dan Belitung.
Langkah ini sontak menjadi sorotan. Di satu sisi, program mudik gratis ini dipuji sebagai bentuk nyata kehadiran negara. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan tajam: mengapa setiap tahun rakyat harus “diselamatkan” dari mahalnya biaya transportasi?
Akademisi transportasi Djoko Setijowarno menilai program ini memang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menekan beban ekonomi.
“Mudik gratis ini sangat membantu, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mahasiswa, dan pekerja informal. Di tengah mahalnya tiket pesawat, ini menjadi solusi konkret agar mereka tetap bisa pulang kampung,” ujar Djoko.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa program seperti ini tidak boleh berhenti sebagai solusi jangka pendek.
“Pemerintah harus melihat ini sebagai sinyal bahwa sistem transportasi kita masih bermasalah. Ketergantungan pada moda tertentu dan lonjakan tarif musiman harus dibenahi secara struktural,” tegasnya.
Tak hanya soal biaya, aspek keselamatan juga menjadi sorotan. Setiap tahun, gelombang pemudik sepeda motor yang menempuh perjalanan jauh selalu berisiko tinggi. Program mudik gratis berbasis kapal laut dinilai mampu menekan potensi kecelakaan.
Dengan kapasitas besar dan dukungan fasilitas medis dari TNI AL, kapal perang dinilai jauh lebih aman dibandingkan alternatif perjalanan darat yang melelahkan dan berbahaya.
Di sisi lain, program ini juga memperlihatkan pentingnya konektivitas laut bagi wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung. Ketika akses udara mahal dan terbatas, jalur laut menjadi satu-satunya harapan.
Setibanya di pelabuhan, pemudik pun tidak dibiarkan terlantar. Puluhan armada bus dari pemerintah daerah dan BUMN telah disiapkan untuk mengantar mereka hingga ke kampung halaman masing-masing. Skema ini menunjukkan bahwa mudik gratis bukan sekadar seremoni, tetapi dirancang sebagai sistem layanan terpadu.
Meski begitu, Djoko kembali mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan program populis semata.
“Mudik gratis itu penting, tapi bukan solusi utama. Yang lebih penting adalah memastikan transportasi publik terjangkau sepanjang tahun, bukan hanya saat Lebaran,” katanya.
Program mudik gratis dengan kapal perang memang menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Namun di balik itu, tersimpan pesan yang lebih besar: ada persoalan mendasar dalam sistem transportasi nasional yang belum terselesaikan.
Jika setiap Lebaran negara harus turun tangan dengan skema darurat, maka yang patut dipertanyakan bukan sekadar keberhasilan program ini—melainkan kegagalan sistem yang membuatnya selalu dibutuhkan.
Mudik gratis akhirnya bukan hanya tentang perjalanan pulang. Ia adalah cermin—tentang sejauh mana negara mampu menjamin akses transportasi yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.(Tim/Ef)
