MAGELANG,MN Cakrawala- Program Angkutan Pelajar Aman (APA) di Kabupaten Magelang dinilai mampu menjawab dua persoalan sekaligus: meningkatkan keselamatan dan akses transportasi bagi pelajar, sekaligus menghidupkan kembali angkutan pedesaan yang selama ini menghadapi penurunan jumlah penumpang.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai Program APA merupakan contoh bahwa kebijakan transportasi publik dapat dirancang bukan hanya untuk kepentingan mobilitas, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Melalui program tersebut, siswa SMP mendapatkan layanan angkutan gratis pada jam berangkat dan pulang sekolah. Sementara di luar waktu tersebut, armada angkutan pedesaan tetap dapat beroperasi melayani masyarakat umum sesuai trayeknya.
Dengan pola seperti ini, pemerintah tidak harus membangun moda transportasi baru dari nol. Armada angkutan pedesaan yang sudah ada justru diberdayakan untuk menjadi bagian dari sistem transportasi pelajar.
Namun, keberhasilan program tersebut juga memunculkan persoalan baru yang tidak boleh diabaikan.
Hasil evaluasi Laboratorium Transportasi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata menunjukkan, satu armada rata-rata mengangkut 17 pelajar dalam satu perjalanan, sementara kapasitas resminya hanya 12 penumpang.
Artinya, terjadi kelebihan muatan yang ditemukan pada sebagian besar operasional armada, mencapai 83,3 persen.
Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa minat dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan APA telah berkembang lebih cepat dibandingkan kapasitas armada yang tersedia.
Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan program diterima masyarakat. Namun di sisi lain, overcapacity tidak boleh dianggap sebagai keberhasilan, karena tujuan utama program adalah menghadirkan transportasi pelajar yang aman dan nyaman.
Evaluasi juga mencatat sekitar 37 persen siswa merasa kurang nyaman, terutama karena kondisi kendaraan yang berdesakan serta masih adanya sikap pengemudi yang dinilai kurang ramah.
Karena itu, penambahan armada menjadi kebutuhan yang mendesak apabila pemerintah ingin memperluas cakupan program tanpa mengorbankan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang.
Menariknya, manfaat Program APA tidak hanya dirasakan pelajar.
Sebanyak 86,67 persen siswa menyatakan bahwa apabila layanan tersebut ditiadakan, mereka harus kembali diantar menggunakan sepeda motor oleh orang tua.
Artinya, keberadaan angkutan pelajar gratis berpotensi mengurangi penggunaan sepeda motor untuk perjalanan sekolah sekaligus mengurangi beban orang tua.
Dari sisi ekonomi keluarga, dampaknya juga cukup besar. Sebagian orang tua yang berada pada kelompok penghasilan menengah ke bawah merasakan penghematan biaya transportasi. Bahkan 40 persen responden mengalami efisiensi pengeluaran hingga 41–50 persen.
Sebanyak 100 persen orang tua dalam evaluasi juga menilai program tersebut mampu mengurangi beban waktu antar-jemput sekaligus memberikan rasa aman dan ketenangan ketika anak berangkat menggunakan angkutan umum.
Bagi pengemudi, program ini memberikan kepastian pendapatan melalui insentif sebesar Rp135 ribu per hari. Mekanisme pencairannya dalam evaluasi dinilai berjalan tepat waktu, sementara mayoritas armada menyatakan insentif tersebut mampu menutup biaya operasional harian.
Program yang dimulai pada pertengahan 2025 dengan tiga rute dan 15 armada itu kemudian berkembang menjadi sembilan rute dengan 59 armada pada akhir 2025.
Pada 2026, cakupannya kembali diperluas menjadi 12 rute dengan 78 armada, dengan alokasi anggaran sekitar Rp2,4 miliar.
Pengembangan tersebut direncanakan terus meningkat secara bertahap hingga 2030, dengan target 29 rute dan 178 armada.
Bagi Djoko Setijowarno, model seperti APA memperlihatkan bahwa angkutan pedesaan sebenarnya masih memiliki peran strategis apabila pemerintah mampu memberikan fungsi dan pasar yang jelas.
Angdes tidak harus mati karena kalah bersaing dengan kendaraan pribadi. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, armada eksisting justru dapat menjadi bagian dari solusi transportasi publik daerah.
Namun, ekspansi program harus dibarengi evaluasi menyeluruh. Penambahan armada, peningkatan kualitas pelayanan pengemudi, pengaturan kapasitas penumpang, serta perluasan hari operasional menjadi sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dijawab pemerintah.
Program APA pada akhirnya bukan hanya soal menggratiskan ongkos perjalanan siswa. Lebih jauh, program ini adalah upaya mengubah pola mobilitas pelajar dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik, sekaligus menjaga agar angkutan pedesaan tetap hidup.
Jika dikelola dengan konsisten dan standar keselamatan benar-benar dijaga, kebijakan ini dapat menjadi contoh bahwa satu program transportasi bisa menyelesaikan dua persoalan sekaligus: melindungi pelajar dan menyelamatkan angkutan pedesaan.(EF)
