JAKARTA,MN Cakrawala– Ancaman kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) terhadap keselamatan pengguna jalan dan kerusakan infrastruktur nasional semakin mengkhawatirkan. Tingginya angka pelanggaran kelebihan muatan menunjukkan bahwa persoalan ODOL bukan lagi pelanggaran insidental, melainkan masalah serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) tahun 2026, hasil pemantauan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Hub periode 11 September hingga 8 Oktober 2026 mencatat sebanyak 47.361 kasus kendaraan mengalami kelebihan muatan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 84,3 persen merupakan pelanggaran kelebihan muatan di atas 20 persen dari Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).
Total kelebihan muatan tercatat mencapai 454 ribu ton dalam kurun waktu hanya 28 hari, dengan rata-rata kelebihan muatan sebesar 9,59 ton untuk setiap kasus.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya beban tambahan yang harus ditanggung kendaraan maupun infrastruktur jalan. Jika tidak ditangani secara serius, praktik ODOL berpotensi mempercepat kerusakan jalan dan jembatan sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai persoalan ODOL harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, dampak kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih tidak hanya menyangkut keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang luas.
Berdasarkan data Korlantas Polri yang diolah Bappenas tahun 2025, angkutan barang menempati urutan kedua sebagai jenis kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan lalu lintas, yakni sebesar 10,5 persen. Posisi pertama ditempati sepeda motor dengan persentase 77,4 persen.
Sementara itu, rata-rata tiga orang meninggal dunia setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut menjadi gambaran seriusnya persoalan keselamatan jalan yang membutuhkan langkah pencegahan secara menyeluruh.
Djoko menjelaskan, dampak ODOL mencakup sejumlah aspek penting. Pertama, keselamatan pengguna jalan terancam karena dimensi dan muatan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, komponen kendaraan lebih cepat mengalami kerusakan sehingga memperpendek usia pakainya.
Kedua, infrastruktur jalan dan jembatan mengalami tekanan beban berlebih. Kondisi tersebut mempercepat kerusakan lapisan jalan dan meningkatkan kebutuhan pemeliharaan.
Ketiga, biaya perawatan infrastruktur maupun kendaraan semakin besar. Keempat, arus logistik terganggu akibat antrean dan kemacetan yang memperpanjang waktu tempuh, sehingga berdampak terhadap kenaikan biaya angkutan dan menurunnya daya saing pengiriman barang.
Kelima, emisi gas buang kendaraan turut memperburuk kualitas udara.
Integrasi Data Jadi Kunci Penertiban ODOL
Di tengah kompleksitas persoalan tersebut, Djoko menilai upaya mewujudkan kebijakan Zero ODOL tidak cukup hanya mengandalkan operasi penindakan di jalan.
Diperlukan integrasi data nasional yang menghubungkan berbagai kementerian, lembaga, kepolisian, hingga badan usaha jalan tol. Keterhubungan data kendaraan, perizinan, pengujian kendaraan, infrastruktur, distribusi barang, hingga penindakan dinilai penting untuk memperkuat pengawasan.
Kementerian Perhubungan, misalnya, perlu mengintegrasikan data kendaraan, Surat Uji Tipe (SUT), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), data karoseri, perizinan angkutan, hasil pengujian kendaraan melalui Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE), serta data Jembatan Timbang Otomatis (JTO).
Sementara Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran dalam menyediakan data infrastruktur, termasuk Weigh In Motion (WIM), kondisi jalan nasional, provinsi dan kabupaten, ruas jalan strategis, jalan tol maupun non-tol, serta proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan dalam integrasi data pengujian kendaraan bermotor melalui Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB) yang diselenggarakan pemerintah daerah dan terhubung dengan sistem BLUE.
Di sisi lain, Kepolisian berperan menyediakan data registrasi kendaraan melalui STNK dan BPKB, sekaligus data pelanggaran serta penindakan melalui sistem ETLE.
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga perlu terhubung melalui data WIM, lokasi perangkat pendeteksi, dan jumlah kendaraan yang terindikasi ODOL.
Tidak hanya itu, Kejaksaan dibutuhkan untuk mengintegrasikan data perkara, penindakan, hingga putusan pelanggaran ODOL.
Kementerian Perindustrian berperan dalam penyediaan data perizinan perusahaan karoseri dan kawasan industri, pertambangan, serta sentra produksi. Sedangkan Kementerian Perdagangan dapat menyediakan data jenis muatan, distribusi barang, angkutan, dan volume pengiriman.
Bahkan, pengelolaan data subsidi BBM dan insentif angkutan barang juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini, Danantara Indonesia disebut memiliki peran terkait data distribusi BBM bersubsidi, jenis kendaraan penerima, kesesuaian spesifikasi kendaraan dengan peruntukan subsidi, serta data truk logistik yang menerima diskon tarif berdasarkan kebijakan pengendalian ODOL.
Menurut Djoko, keterhubungan seluruh data tersebut akan membantu pemerintah melakukan pengawasan yang lebih menyeluruh, mulai dari asal kendaraan, kesesuaian spesifikasi teknis, aktivitas pengangkutan, hingga proses penindakan terhadap pelanggaran.
Zero ODOL Jangan Berhenti pada Target
Djoko menegaskan, keberhasilan mewujudkan Zero ODOL tidak semestinya hanya diukur dari pencapaian target waktu yang tertulis dalam kebijakan pemerintah.
Lebih dari itu, dibutuhkan komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyediaan anggaran yang memadai, ketegasan penegakan hukum tanpa kompromi, hingga pembangunan sistem integrasi data nasional yang solid.
Tanpa koordinasi dan pengawasan yang terintegrasi, penertiban ODOL berisiko tidak berjalan optimal karena masing-masing instansi bekerja dengan data dan kewenangannya sendiri.
“Zero ODOL bukan sekadar mengejar target tenggat waktu di atas kertas, melainkan wujud komitmen kolektif lintas sektor,” demikian penekanan Djoko.
Upaya penertiban kendaraan ODOL pada akhirnya bukan semata-mata persoalan kepatuhan terhadap regulasi angkutan barang. Lebih jauh, kebijakan tersebut merupakan langkah melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga infrastruktur negara dari kerusakan dan kerugian ekonomi berkepanjangan.(EF)
