Jakarta,Cakrawala – Menjelang arus mudik Lebaran 2026, sejumlah kalangan menyoroti potensi krisis energi serta lemahnya sistem keselamatan transportasi di Indonesia. Ketergantungan tinggi pada bahan bakar minyak (BBM) dan minimnya pengembangan transportasi publik dinilai menjadi persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Akademisi Teknik Sipil sekaligus Dewan Penasehat di Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global berpotensi berdampak langsung pada biaya transportasi masyarakat menjelang mudik tahun ini.
Ketegangan yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat dinilai dapat memicu kenaikan harga minyak global. Jika kondisi tersebut berlanjut, harga BBM dalam negeri dikhawatirkan ikut terdorong naik sehingga memperberat beban masyarakat yang hendak pulang kampung.
Di sisi lain, Djoko menilai ketahanan energi Indonesia masih rapuh. Konsumsi minyak nasional diperkirakan mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 860 ribu barel per hari. Kondisi ini membuat Indonesia masih sangat bergantung pada impor energi.
Sektor transportasi menjadi penyumbang konsumsi BBM terbesar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan sektor transportasi menyerap sekitar 52 persen dari total konsumsi BBM nasional. Ironisnya, sebagian besar penggunaan BBM justru didominasi kendaraan pribadi.
“Sebanyak 93 persen BBM di sektor transportasi digunakan kendaraan pribadi, dengan komposisi sekitar 40 persen sepeda motor dan 53 persen mobil. Sementara angkutan umum hanya sekitar 3 persen,” ujarnya.
Menurut Djoko, kondisi ini menunjukkan pemborosan energi yang sangat besar akibat minimnya sistem transportasi publik yang memadai.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memprediksi pergerakan masyarakat selama masa angkutan Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang atau sekitar 50,6 persen dari total penduduk Indonesia.
Pemerintah telah menyiagakan berbagai sarana transportasi, mulai dari 31 ribu unit bus dengan kapasitas sekitar 1,25 juta penumpang, 829 kapal laut berkapasitas 3,26 juta orang, 255 kapal penyeberangan dengan kapasitas 6,15 juta orang, hingga 392 pesawat dan 3.821 rangkaian kereta api.
Namun Djoko menilai program mudik gratis, khususnya menggunakan bus, perlu diperluas untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Sebaliknya, program sepeda motor gratis (motis) dinilai tidak terlalu signifikan karena hanya mengurangi kurang dari satu persen jumlah pemudik.
Selain persoalan energi, aspek keselamatan transportasi juga menjadi sorotan. Hasil rampcheck yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Tengah pada Januari 2026 menemukan 62 persen bus pariwisata yang diperiksa melakukan pelanggaran, baik dari sisi teknis maupun administrasi.
Djoko juga mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran di sektor transportasi berpotensi melemahkan pengawasan keselamatan, mulai dari berkurangnya pemeriksaan kendaraan, menurunnya frekuensi rampcheck, hingga terbatasnya pelatihan bagi pengemudi.
Persoalan lain juga terjadi di perlintasan sebidang kereta api. Sebagian besar kecelakaan di perlintasan terjadi pada lokasi tanpa penjagaan. Sepanjang 2025 hingga awal 2026 saja, tercatat sedikitnya 18 kasus truk menabrak kereta api di sejumlah daerah.
Menurut Djoko, kondisi ini menunjukkan perlunya langkah serius pemerintah dalam membenahi sistem transportasi nasional.
Ia menilai pengembangan transportasi publik harus menjadi prioritas nasional agar penggunaan energi lebih efisien sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi.
“Jika pengembangan transportasi umum terus diabaikan sementara pengawasan keselamatan melemah, maka risiko kecelakaan dan pemborosan energi akan semakin besar,” ujarnya.
Djoko menegaskan, pemerintah perlu menyusun kebijakan transportasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar mudik Lebaran tidak hanya lancar, tetapi juga aman dan berkelanjutan.(Ef)
