Jakarta,Cakrawala – Setiap tahun pemerintah selalu merayakan keberhasilan mudik Lebaran. Indikatornya hampir selalu sama: kemacetan berkurang, perjalanan lebih lancar, dan angka kecelakaan menurun. Narasi ini diperkuat dengan survei kepuasan pemudik yang hampir selalu menunjukkan angka tinggi.
Namun jika dicermati lebih dalam, keberhasilan itu menyimpan paradoks besar. Mudik mungkin semakin lancar, tetapi sistem transportasi publik Indonesia masih jauh dari kata berhasil.
Survei Angkutan Lebaran 2026 yang dirilis Kementerian Perhubungan menunjukkan fakta yang cukup mencolok. Dari 143,9 juta orang yang diperkirakan melakukan perjalanan mudik, sekitar 69,72 persen masih menggunakan kendaraan pribadi.
Mobil pribadi mendominasi sebesar 52,98 persen, sementara sepeda motor mencapai 16,74 persen. Sebaliknya, penggunaan transportasi umum masih tertinggal jauh.
Bus hanya digunakan sekitar 16,22 persen pemudik. Moda lain seperti kapal penyeberangan, pesawat, hingga kereta api bahkan berada jauh di bawah angka tersebut.
Data ini menunjukkan satu hal yang jelas: kendaraan pribadi masih menjadi tulang punggung perjalanan mudik di Indonesia.
Ironisnya, kondisi tersebut sering tertutup oleh narasi keberhasilan pembangunan jalan tol.
Sejak tersambungnya jaringan Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Surabaya, perjalanan mudik memang jauh lebih lancar dibandingkan satu dekade lalu. Ditambah lagi dengan rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan one way yang mampu mengurai kepadatan kendaraan.
Namun kelancaran jalan tol tidak bisa dijadikan indikator utama keberhasilan sistem transportasi nasional.
Akademisi transportasi Djoko Setijowarno menegaskan bahwa indikator keberhasilan mudik seharusnya bukan sekadar kelancaran lalu lintas.
Menurutnya, tolok ukur yang lebih relevan adalah seberapa besar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Selama mobil pribadi dan sepeda motor masih mendominasi perjalanan jarak jauh, maka sebenarnya sistem transportasi publik belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Persoalan terbesar justru berada di daerah tujuan mudik.
Banyak pemudik tetap memilih membawa kendaraan pribadi karena transportasi umum di kampung halaman tidak tersedia atau sulit diakses. Tanpa kendaraan pribadi, mobilitas di daerah menjadi sangat terbatas.
Inilah yang dikenal sebagai persoalan konektivitas last mile.
Fakta lain yang tak kalah memprihatinkan adalah minimnya komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan transportasi umum.
Saat ini tercatat baru 42 pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD untuk mengoperasikan layanan transportasi publik. Jumlah ini hanya sekitar 8 persen dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia.
Dari jumlah tersebut terdiri atas:
12 pemerintah provinsi, antara lain:
* DKI Jakarta (Trans Jakarta)
* Aceh (Trans Koetaradja)
* Jawa Tengah (Trans Jateng)
* DI Yogyakarta (Trans Jogja)
* Jawa Timur (Trans Jatim)
* Jambi (Trans Siginjai)
* Bali (Trans Sarbagita / Trans Metro Dewata)
* Kalimantan Selatan (Trans Banjarbakula)
* Gorontalo (Trans NKRI)
* Sulawesi Selatan (Trans Sulsel)
* Jawa Barat (Jabar Metro Trans)
* Banten (Trans Banten)
18 pemerintah kota, di antaranya:
Medan, Binjai, Padang, Pekanbaru, Batam, Palembang, Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung, Surakarta, Semarang, Banjarmasin, Surabaya, Kediri, Banjarbaru, Palu, dan Jambi.
12 pemerintah kabupaten, seperti:
Aceh Besar, Bekasi, Trenggalek, Tuban, Bangkalan, Gianyar, Tanah Laut, Banjar, Tabalong, Balangan, Donggala, dan Kotabaru.
Selain itu masih ada lima daerah yang mendapatkan stimulan dari APBN, yakni Depok, Balikpapan, Manado, Bekasi, dan Banyumas, yang suatu saat akan dialihkan pembiayaannya melalui APBD masing-masing.
Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia masih belum memiliki sistem transportasi publik yang layak dan terintegrasi.
Dalam situasi seperti ini, survei kepuasan pemudik yang selalu tinggi setiap tahun menjadi terasa problematis.
Kepuasan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kelancaran perjalanan di jalan tol, bukan karena sistem transportasi publik yang membaik.
Dengan kata lain, masyarakat menikmati kenyamanan jalan tol, tetapi tetap bergantung pada kendaraan pribadi.
Paradoks inilah yang membuat keberhasilan mudik Lebaran perlu didefinisikan ulang.
Keberhasilan mudik seharusnya diukur dari dua indikator utama: meningkatnya penggunaan transportasi umum dan menurunnya penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh.
Tanpa perubahan indikator tersebut, mudik yang terlihat sukses di permukaan sebenarnya hanya menyembunyikan persoalan lama: sistem transportasi publik Indonesia yang masih tertinggal.(Ef)
